Pemerintah Tarik Utang Rp349 Triliun Hingga 31 Mei 2025
Thomas menjelaskan, kinerja realisasi itu mencerminkan bahwa strategi pembiayaan fiskal dijalankan secara fleksibel dan terukur.
Pemerintah menarik pembiayaan utang sebesar Rp349,3 triliun per 31 Mei 2025, setara 45 persen dari target APBN sebesar Rp775,9 triliun.
Sementara itu, pembiayaan non-utang tercatat sebesar Rp24,5 triliun, sehingga realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir Mei yaitu sebesar Rp324,8 triliun atau 52,7 persen dari target APBN Rp616,2 triliun.
"Pembiayaan non-utang saya rasa perlu digarisbawahi bahwa tidak menambah utang," ujar Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, di Jakarta, Selasa (17/6).
Thomas menjelaskan, kinerja realisasi itu mencerminkan bahwa strategi pembiayaan fiskal dijalankan secara fleksibel dan terukur, mencakup aspek waktu, ukuran, instrumen, maupun campuran kurs. Di sisi lain, strategi pembiayaan juga didukung oleh pelaksanaan prefunding, penguatan cash buffer, dan manajemen kas utang yang berkelanjutan.
Sebagai catatan, APBN mengalami defisit sebesar Rp21 triliun atau 0,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Mei 2025. Rekor itu kembali berbalik ke zona defisit setelah sebelumnya APBN mencetak surplus Rp4,3 triliun.
Pendapatan negara tercatat sebesar Rp995,3 triliun atau 33,1 persen dari target APBN Rp3.005,1 triliun. Nilai itu bertambah senilai Rp184,8 triliun dari catatan April.
Penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp806,2 triliun (32,4 persen dari target), terdiri dari penerimaan pajak Rp683,3 triliun (31,2 persen) dan kepabeanan dan cukai Rp122,9 triliun (40,7 persen). Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terserap sebesar Rp188,7 triliun (36,7 persen).
Penyaluran Belanja
Di sisi lain, penyaluran belanja negara terakselerasi pada Mei 2025, dengan realisasi Rp1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari target Rp3.621,3 triliun.
Belanja pemerintah pusat (BPP) tersalurkan sebesar Rp694,2 triliun (25,7 persen dari target), yang disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp325,7 triliun dan belanja non-K/L Rp368,5 triliun. Sementara belanja transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp322 triliun (35 persen dari target).
Dengan kinerja itu, APBN masih mencetak surplus keseimbangan primer sebesar Rp192,1 triliun, lebih tinggi dari surplus April sebesar Rp173,9 triliun. Surplus ini menandakan kas negara cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan kinerja APBN sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, termasuk geopolitik. Kondisi perang, misalnya, bisa berdampak pada pendapatan negara melalui volatilitas harga komoditas.
Namun, dia menyatakan APBN akan tetap dijaga agar bisa menjalankan fungsi countercyclical.