Pemerintah targetkan revisi tata ruang Jabodetabek-Puncak-Cianjur selesai akhir 2018

Menko Darmin menjelaskan, Jabodetabekpunjur merupakan kawasan perkotaan yang memiliki peran sangat panting dalam perekonomian nasional, dengan sumbangan ke PDRB Nasional sebesar 19,93 persen. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara otomatis memiliki konsekuensi pada tingginya pertumbuhan penduduk di kawasan ini.

2018-04-16 12:57:28

Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengadakan konsultasi publik rencana tata ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk mendiskusikan alternatif-alternatif pengembangan di Jabodetabekpunjur dan menyamakan pandangan serta konsep penyelesaian permasalahan kawasan secara spasial melalui rencana tata ruang kawasan Jabodetabekpunjur.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil mengatakan, konsep revisi Perpres No.54 Tahun 2008 ini menekankan pada, keterpaduan rencana hulu-tengah-hilir dan pesisir Jabodetabekpunjur dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

"Kawasan hulu akan berperan sebagai kawasan lindung dan sumber air, kawasan tengah sebagai kawasan penyangga dan resapan air, kawasan hilir sebagai kawasan budidaya serta kawasan pesisir sebagai kawasan lindung pesisir dan kawasan budidaya," kata dia di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (16/4).

Selain, itu revisi ini juga berfokus pada pembagian peran antara kota inti dan kota sekitarnya serta integrasi sistem jaringan transportasi dan sistem jaringan prasarana perkotaan lainnya.

Konsultasi publik diharapkan berlangsung selama 3 (tiga) bulan, sejak 16 April 2018 sampai dengan 31 Juli 2018. Setelah itu akan dilakukan proses kesepakatan lintas sektor dan legislasi. "Rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) di pusat dan daerah berkaitan dengan Perpres No.54 Tahun 2008," jelas Menteri Sofyan.

Revisi Perpres 54/2008 ini diharapkan selesai akhir 2018 sehingga dapat segera menjadi acuan bagi sektor dan pemerintah daerah dalam mewujudkan ruang kawasan Jabodetabekpunjur yang terintegrasi, nyaman untuk dihuni, menjadi mesin penggerak ekonomi, dan investasi nasional, namun tetap memiliki keberlanjutan lingkungan.

"Dengan revisi tata ruang diharap dapat menjadi acuan bagi sektor dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kawasan Jabodetabekpunjur kawasan yang terintegrasi, nyaman dihuni menjadi counter magnet ekonomi dan investasi nasional yang bertaraf internasional namun memiliki keberlanjutan lingkungan di masa mendatang," ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

Menko Darmin menjelaskan, Jabodetabekpunjur merupakan kawasan perkotaan yang memiliki peran sangat panting dalam perekonomian nasional, dengan sumbangan ke PDRB Nasional sebesar 19,93 persen. "Hal ini memicu perkembangan properti skala besar yang tumbuh di kota sekitar seperti di Deltamas, BSD, Tiga Raksa, Cikarang, Sentul, dan lain-lain," kata dia

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi secara otomatis memiliki konsekuensi pada tingginya pertumbuhan penduduk di kawasan ini hingga mencapai 2,9 persen per tahun.

"Sebagai pusat kegiatan ekonomi Jabodebekpunjur memiliki daya tarik penduduk untuk migrasi ke wilayah tersebut membuat laju pertumbuhan jumlah penduduk sangat tinggi. Jumlah penduduk di kawasan ini 22 juta jiwa pada 2012 dan sekarang 32 juta jiwa," ujarnya.

Kondisi tersebut secara langsung berdampak pada peningkatan akan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal, tempat kegiatan usaha, dan infrastruktur. Impikasi dari hal tersebut adalah konversi lahan dari lahan non-terbangun menjadi lahan terbangun.

"Kebutuhan akan ruang atau tempat tinggal, tempat usaha dan infrastruktur tentu saja baik jalan, terminal, bandara, pelabuhan, jaringan air bersih, air limbah, pembangkit listrik dan sebagainya. Sementara daya dukung lahan terbatas sehingga timbul berbagai permasalahan," papar Menko Darmin.

(mdk/bim)