Menteri Sofyan: 200.000 hektare lahan sawah dialihfungsikan tiap tahun

Merdeka.com - Pemerintah tengah mengkaji rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penertiban lahan sawah yang dialihfungsikan. Penertiban ini berkaitan dengan semakin banyaknya lahan sawah yang beralih fungsi menjadi kawasan industri dan juga properti.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, mengatakan setiap tahun ada sekitar 150.000 sampai 200.000 hektare lahan sawah yang dialihfungsikan. Hal ini tentu mengkhawatirkan, mengingat lahan sawah di Indonesia sudah semakin minim.

"Alih fungsi sawah sekarang mulai banyak dan itu akan mengancam ketahanan pangan kita di masa mendatang. Jadi sekarang Perpres sedang dipersiapkan dan dibahas di berbagai sisi, tapi masih perlu tim teknis," ujar Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/4).

Sofyan mengatakan, sejauh ini sebagian besar lahan sawah yang beralih fungsi berada di Pulau Jawa. Untuk itu, pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait berserta pemerintah daerah akan melakukan pendataan secara rinci.

"Dalam ketidakpastian iklim global dan ketidakpastian negara besar jadi kita harus punya. Maka dari itu harus menyelamatkan sawah terutama di Jawa yang sudah teruji daerah produksi sawah, padi harus diselamatkan. Karena Perpres itu bagian implementasi lahan pangan berkelanjutan," jelasnya.

Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR, Budi Situmorang mengatakan, lahan sawah yang umumnya banyak dialihfungsikan berada di kawasan yang cepat berkembang, Sementara itu, posisinya sebagian besar berdekatan dengan jalan raya.

"Nanti lahan sawah kita amankan yang paling riskan nanti itu paling dekat di sekitar jalan di kawasan yang cepat berkembang itu yang ingin kita amankan seperti apa. Kita tetapkan dulu nanti tapi kan punya konsekuensi pemda karena biasanya konversi kan ada kepentingan segala macam. Jadi kita mesti duduk dulu sama-sama," jelasnya.