LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. UANG

Pemerintah masih tunggu kebijakan Trump soal TPP

Dalam proses perjanjian seperti ini akan memakan waktu dan negosiasi yang ketat. Sebab, setiap negara mempunyai ego masing-masing.

2016-11-11 16:19:08
Kerja sama Bilateral
Advertisement

Kementerian Perdagangan masih terus mengkaji keikutsertaan Indonesia dalam kerja sama perdagangan Trans Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP) pasca terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).

"Kami sedang studi jadi jawabannya ngambang. Tidak ada satupun negara yang berani ambil sikap termasuk AS sendiri," ujar Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita di kantornya, Jumat (11/11).

Menurutnya, dalam proses perjanjian seperti ini akan memakan waktu dan negosiasi yang ketat. Sebab, setiap negara mempunyai ego masing-masing.

Advertisement

"Bagaimana keinginan satu negara dengan yang lain sangat berbeda, ego negara sangat kuat sekali, temasuk suara dari Indonesia. Posisi kita akan lihat, TPP minimal akan delay. Indonesia akan melihat ini ancaman dan peluang. Karena posisi kita baik politik, geografis sangat strategis, dan apa yang kita miliki dibutuhkan oleh AS dan negara lainnya," jelasnya.

Enggartiasto menambahkan pemerintah saat ini masih wait and see dari kebijakan yang akan diambil Donald Trump. Selain itu, pemerintah juga masih melihat untung dan ruginya dari perundingan kerja sama TTP ini.

"Apa untung ruginya dimana kita bisa masuk negosiasinya tapi kan kita semua negara menunda dari pemilu ini (Pemilu AS). Karena statement AS itu sendiri menunda, jadi tunggu saja," pungkasnya.

Advertisement

Baca juga:
Pemerintah tunggu arahan Donald Trump soal perjanjian TPP
DPR: SDM Indonesia tak siap gabung pasar bebas AS
Gabung pasar bebas AS, nilai perdagangan RI bisa tambah Rp 38 T
Menteri LHK era Soeharto sebut perjanjian TPP rugikan Indonesia
Indonesia perlu belajar dari Brexit dalam soal pasar bebas
Ini pentingnya Indonesia gabung pasar bebas Amerika Serikat
Aturan tenaga kerja asing RI 'tak cocok' dengan pasar bebas AS

(mdk/sau)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.