Pemerintah tunggu arahan Donald Trump soal perjanjian TPP

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah masih terus mengkaji isi dari perjanjian kelompok kemitraan negara-negara di kawasan Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP).

Selain itu, pemerintah juga masih menunggu arahan dari pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait keberlanjutan dari perjanjian ini. Seperti diketahui, Donald Trump yang baru terpilih menjadi Presiden AS menyatakan akan mengatur ulang sistem perdagangan di Amerika, termasuk perdagangan bebas. Hal ini dilakukan untuk melindungi industri di Amerika, sehingga pihaknya akan membatasi impor dari negara-negara lain.

"Kita tunggu dulu pemerintah AS mau terus atau tidak. Kan kita pahamnya masih mempelajari. Kita bermaksud untuk bergabung. Untuk itu kita pelajari. Belum selesai belajar, di sana pemerintahan sudah berubah," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Rabu (9/11).

Meski demikian, pemerintah akan tetap bergabung dalam TPP untuk meningkatkan daya saing. "Jadi kita menunggu dia (Amerika) meneruskan atau tidak. Kalau diteruskan, maka pelajaran yang sudah dipelajari ya kita sampaikan," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan hasil pemilu AS akan memengaruhi apakah Negeri Paman Sam tersebut akan masuk dalam perjanjian Trans Pasifik atau Trans-Pacific Partnership (TPP).

"Kita lihat saja biasanya kan antara periode kampanye, dan periode pada saat ditempati, ya nanti kita lihatlah perkembangannya lah," imbuhnya.

Meski demikian, Airlangga memastikan Indonesia akan tetap masuk sebagai anggota TPP. Dia menilai, daya saing industri Tanah Air akan kalah dengan negara tetangga jika Indonesia tidak masuk dalam perjanjian ini.

"Kalau semua masuk TPP, seperti Singapura atau Malaysia, maka kita juga perlu ikut (TPP). Karena daya saing industri kita, salah satunya industri alas kaki kita akan kalah oleh mereka," jelasnya.