Pemerintah Diminta Hati-Hati Sosialisasi Redenominasi Rupiah ke Masyarakat
Ekonom Ibrahim Assuaibi mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang kegagalan redenominasi 2010. Ia menekankan pentingnya sosialisasi publik.
Pengamat ekonomi dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai pemerintah perlu belajar dari pengalaman masa lalu, ketika wacana redenominasi rupiah pada 2010 gagal dijalankan karena lemahnya sosialisasi dan koordinasi antarlembaga.
Menurutnya, meskipun Bank Indonesia (BI) saat itu sudah siap dan aktif memberikan edukasi publik, pemerintah tidak menunjukkan dukungan nyata sehingga kebijakan tersebut tidak berjalan.
“Pemerintah harus melakukan sosialisasi. Dulu tahun 2010 sudah dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, sekarang yang harus melakukan sosialisasi bukan Bank Indonesia lagi, tapi pemerintah. Karena dulu BI melakukan sosialisasi tapi tidak direspon oleh pemerintah,” kata Ibrahim kepada Liputan6.com, Senin (10/11).
Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan politik dan komunikasi publik yang kuat, rencana besar seperti redenominasi hanya akan berakhir sebagai wacana.
“Nah, sekarang adalah pemerintah di zaman Prabowo ini, ya Prabowo harus terus melakukan sosialisasi bahwa akan terjadi pemotongan harga rupiah atau redenominasi yang kemungkinan besar RUU-nya ini akan masuk prolegnas, jadi DPR itu adalah di tahun 2026,” ujarnya.
Edukasi Publik Hindari Kepanikan dan Misinformasi
Ibrahim mengingatkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum memahami apa itu redenominasi.
Ia mencontohkan pengalamannya saat turun ke daerah pada 2010, di mana banyak warga tidak tahu atau tidak peduli terhadap kebijakan tersebut.
“Ini yang sebenarnya paling penting bagi pemerintah untuk memastikan redenominasi diterima masyarakat. Karena masyarakat bawah itu nggak tahu apa itu redenominasi. Yang tahu hanya orang yang punya pendidikan saja,” katanya.
Ia menilai kurangnya pemahaman publik dapat menimbulkan kepanikan atau misinformasi saat kebijakan dijalankan.
Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan melalui media, lembaga pendidikan, serta komunitas lokal.
“Orang bisa panik kalau tidak ada edukasi dan sosialisasi dari sekarang. Ini kenapa ada apa, sehingga sosialisasi ini sangat penting terhadap masyarakat,” tegasnya.
Sosialisasi Harus Dibarengi Solusi dan Langkah Teknis
Selain edukasi, Ibrahim juga menekankan perlunya arah kebijakan dan solusi konkret agar masyarakat merasa aman menghadapi perubahan.
Pemerintah diminta menjelaskan secara terbuka langkah-langkah teknis, tenggat waktu penukaran uang, dan jaminan nilai tukar agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
Ia menilai sosialisasi yang disertai kepastian dan solusi akan membantu membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan redenominasi yang tengah dipersiapkan pemerintah.