Menteri PKP Tegaskan Program BSPS Bukti Keberpihakan Pemerintah pada Rakyat
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan Program BSPS adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, dengan target perbaikan rumah tidak layak huni yang signifikan pada 2026.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah perumahan rakyat. Ia menyatakan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bukti konkret keberpihakan negara terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini berfokus pada perbaikan rumah tidak layak huni di berbagai daerah di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Maruarar saat kunjungannya ke Desa Kalisube, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Sabtu siang (8/11). Dalam kesempatan tersebut, ia berinteraksi langsung dengan salah seorang penerima manfaat program BSPS, Ibu Nawi, yang mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diterima.
Program BSPS tidak hanya menyediakan bantuan finansial, tetapi juga mendorong semangat gotong royong di masyarakat. Dengan sistem yang semakin transparan dan efisien, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah rumah yang diperbaiki secara drastis pada tahun-tahun mendatang, menjamin setiap warga memiliki hunian yang layak dan aman.
Transparansi dan Efisiensi Program BSPS Tahun 2025
Kementerian PKP telah melakukan serangkaian perbaikan dalam sistem pelaksanaan Program BSPS untuk tahun 2025. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyaluran bantuan. Salah satu inovasi penting adalah pengadaan material yang kini dilakukan secara terbuka melalui toko bangunan, memastikan harga yang kompetitif dan kualitas material yang terjamin.
Maruarar Sirait mencontohkan keberhasilan sistem baru ini pada perbaikan rumah Nawi di Banyumas. "Di sini (program BSPS di rumah Nawi) bisa menghemat sekitar 7,28 persen. Penghematan itu dikembalikan untuk menambah volume material rumah warga," ujarnya. Efisiensi ini memungkinkan penambahan volume pekerjaan, seperti pengecatan dinding secara keseluruhan yang sebelumnya hanya sebagian.
Peningkatan efisiensi ini memiliki dampak langsung pada kualitas perbaikan rumah. Dengan adanya penghematan, dana yang tersedia dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk memenuhi kebutuhan material tambahan. Hal ini memastikan bahwa rumah yang diperbaiki tidak hanya layak huni, tetapi juga memiliki kualitas yang lebih baik dari rencana awal.
Peningkatan Target dan Prioritas Program BSPS Tahun 2026
Pemerintah berencana untuk meningkatkan skala Program BSPS secara signifikan pada tahun 2026. Jika pada tahun 2025 terdapat 45 ribu unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki, target ini akan melonjak hampir sepuluh kali lipat. "Presiden Prabowo menugaskan kami menaikkan target dari 45 ribu menjadi 409 ribu rumah," kata Maruarar Sirait.
Peningkatan target ini menunjukkan bahwa Program BSPS adalah salah satu program unggulan yang sangat pro rakyat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari total anggaran Kementerian PKP sekitar Rp10,5 triliun, sebanyak Rp8,89 triliun dialokasikan untuk BSPS. Besarnya porsi anggaran ini menegaskan bahwa perumahan rakyat menjadi prioritas utama pemerintah.
Maruarar menambahkan bahwa masih ada sekitar 26,9 juta unit rumah tidak layak huni di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden meminta program ini diperluas untuk memastikan setiap warga memiliki rumah yang layak, sehat, dan aman. Pada tahun 2026, Kementerian PKP akan memprioritaskan pelaksanaan BSPS di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi, seperti Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang memiliki lebih dari 200 ribu rumah tidak layak huni.
Peran Gotong Royong dan Dampak Sosial Program
Keberhasilan Program BSPS tidak hanya didukung oleh bantuan dana sebesar Rp20 juta per rumah, tetapi juga oleh semangat gotong royong masyarakat. Maruarar Sirait mencontohkan kasus rumah Nawi, di mana pendamping program berhasil menggalang partisipasi warga senilai Rp9,5 juta dan tenaga kerja sukarela sebanyak tujuh orang dari keluarga penerima bantuan.
"Ini luar biasa, mengajak tujuh orang bekerja gratis selama sebulan bukan hal mudah. Ini bukti semangat gotong royong masih hidup," kata Maruarar. Kinerja program BSPS di lokasi tersebut mendapatkan apresiasi tinggi dengan nilai 9 dari 10, berdasarkan tiga indikator utama: tepat sasaran, kuatnya gotong royong, dan transparansi pelaksanaan.
Penghematan lelang hingga 7 persen dalam pelaksanaan Program BSPS merupakan pencapaian yang belum pernah ada sebelumnya. Maruarar menghitung, jika efisiensi 5 persen saja dari total anggaran BSPS sebesar Rp8 triliun dapat dicapai secara nasional, maka sekitar Rp400 miliar bisa dialihkan untuk menambah jumlah rumah yang diperbaiki. "Itu berarti lebih banyak rakyat kecil yang bisa merasakan manfaat. Cat yang tadinya tidak cukup bisa jadi cukup, lantai yang dulu tanah bisa jadi keramik. Ini bentuk nyata kebijakan pro wong cilik (rakyat kecil)," pungkasnya.
Menteri PKP menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, pendamping teknis, hingga masyarakat yang bergotong royong. Kunjungan ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur, Direktur Jenderal Tata Kelola Pengendalian Risiko (Dirjen TKPR) Kementerian PKP Azis Andriansyah, dan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono.
Sumber: AntaraNews