Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo Geram Progres Proyek Sekolah Rakyat Nganjuk Lambat
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan kekesalannya terhadap progres Proyek Sekolah Rakyat Nganjuk yang jauh tertinggal, memicu dugaan ketidakberesan dan ancaman evaluasi menyeluruh.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo secara tegas mengungkapkan kemarahannya terkait lambatnya progres pembangunan Proyek Sekolah Rakyat (SR) di Nganjuk, Jawa Timur. Kekesalan ini disampaikan Dody saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Kedung Cowek, Surabaya, Jawa Timur, Minggu, 12 April 2026. Ia menyoroti ketertinggalan signifikan Nganjuk dibandingkan daerah lain, dengan progres yang baru mencapai sekitar 15 persen.
Keterlambatan ini, menurut Dody, diperparah oleh respons tim teknis yang cenderung memberikan alasan daripada solusi konkret untuk mengejar ketertinggalan. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius mengingat pentingnya program Sekolah Rakyat sebagai prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya penuntasan kemiskinan ekstrem.
Dody juga menyoroti adanya dugaan perilaku tidak tegas di jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) yang berpotensi menimbulkan spekulasi negatif terkait hubungan dengan penyedia jasa proyek. Ia menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap DJPS untuk memastikan pengawasan proyek berjalan optimal dan sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
Evaluasi Progres Pembangunan Sekolah Rakyat
Proyek Sekolah Rakyat di Nganjuk menunjukkan progres yang sangat lambat, hanya mencapai sekitar 15 persen. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan proyek serupa di daerah lain, memicu kekesalan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Dody secara khusus mengkritik timnya yang dinilai lebih banyak memberikan alasan ketimbang menawarkan solusi untuk mempercepat pembangunan.
Situasi ini sangat disayangkan mengingat Program Sekolah Rakyat adalah inisiatif penting dari Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk mendukung upaya pemerintah dalam menghapus kemiskinan ekstrem melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, setiap hambatan dalam pelaksanaannya menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
Berbeda dengan Nganjuk, Dody mengapresiasi progres pembangunan Sekolah Rakyat di Surabaya yang dinilai berjalan baik dan sesuai target. Salah satu proyek yang mendapatkan pujian adalah yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Perbandingan ini semakin menyoroti masalah kinerja di Nganjuk yang memerlukan penanganan segera.
Dugaan Ketidaktegasan dan Profesionalisme ASN
Menteri Dody Hanggodo mengungkapkan kecurigaan terhadap adanya perilaku tidak tegas di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS). Ia merasa timnya seolah-olah takut kepada penyedia jasa, yang memunculkan rumor tentang adanya 'sesuatu' yang diberikan penyedia jasa kepada tim. Meskipun rumor ini belum bisa dibuktikan, fakta di lapangan seperti yang terjadi di Nganjuk memperkuat dugaan tersebut.
Dody menekankan pentingnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan bahwa ASN harus bekerja secara serius dan tidak main-main, terutama dalam mendukung program-program pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat. Sikap tidak serius dalam menjalankan program dapat menghambat pencapaian tujuan nasional.
Kekesalan Dody memuncak karena ia melihat ketidakseriusan dalam menjalankan program pemerintah, khususnya yang bertujuan menghapus kemiskinan ekstrem. Ia bahkan mengaku bahwa jika ia masih lebih muda, emosinya mungkin akan lebih sulit dikendalikan. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Menteri Dody memandang masalah ini.
Target Presiden dan Kontrak Proyek yang Bermasalah
Salah satu sumber kekesalan Menteri Dody adalah ketidaksesuaian antara target penyelesaian yang diminta Presiden dengan jadwal kontrak proyek. Presiden Prabowo Subianto menghendaki fasilitas Sekolah Rakyat dapat digunakan pada awal Juli 2026. Namun, kontrak proyek di Nganjuk baru akan berakhir pada 23 Juli 2026.
Disparitas jadwal ini berpotensi menghambat penggunaan fasilitas oleh siswa pada waktu yang diinginkan Presiden. Dody menyatakan kebingungannya terhadap situasi ini, menganggapnya seolah-olah melawan perintah Presiden. Kesenjangan jadwal ini menjadi indikasi kurangnya koordinasi atau perencanaan yang matang dalam pelaksanaan proyek.
Untuk mengatasi masalah ini dan memastikan program pemerintah berjalan sesuai harapan, Dody Hanggodo menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran DJPS. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan pengawasan proyek berjalan optimal dan selaras dengan arahan dari pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan.
Sumber: AntaraNews