Menteri Bahlil Ancam Operator Blok Masela Tak Kunjung Produksi: Jangan Pengusaha Kendalikan Negara
Bahlil menyoroti kontrak kerja sama Wilayah Kerja (WK) Masela yang sudah ditandatangani sekitar 26 tahun yang lalu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memperingatkan operator proyek LNG Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, untuk segera memulai pekerjaan produksi.
"Aku sudah bikin surat. Kamu (operator) kalau tahun ini nggak melakukan pekerjaan untuk produksi, ya mohon maaf, atas nama undang-undang, tidak menutup kemungkinan kami akan mengevaluasi," ujar Bahlil di Jakarta, Kamis (30/1).
Bahlil menyoroti kontrak kerja sama Wilayah Kerja (WK) Masela yang sudah ditandatangani sekitar 26 tahun yang lalu. Menurut Bahlil, apabila operator tidak segera melakukan pekerjaan untuk memulai produksi maka pemerintah harus bertindak tegas terhadap perusahaan yang terlibat, dalam hal ini melakukan evaluasi.
"Supaya apa? Jangan pengusaha yang mengendalikan negara, tetapi negara yang harus mengendalikan pengusaha. Dengan catatan, negara juga tidak boleh zalim (tidak adil) ke pengusaha," ucap Bahlil.
Kontrak kerja sama WK Masela ditandatangani pada 16 November 1998 untuk jangka waktu 30 tahun dan telah mendapatkan kompensasi waktu 7 tahun dan perpanjangan 20 tahun, sehingga kontrak akan berakhir pada 15 November 2055.
Pemegang Partisipasi Interest
Pemegang Partisipasi Interest WK Masela saat ini adalah Inpex Masela Ltd (65 persen) sekaligus sebagai operator; PT Pertamina Hulu Energi Masela (20 persen); dan Petronas Masela Sdn. Bhd (15 persen).
Proyek ini menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional Indonesia dengan kapasitas produksi yang diharapkan mencapai 9,5 juta metrik ton per tahun (MTPA) Liquefied Natural Gas (LNG), 150 juta standar kaki kubik per hari gas pipa, dan sekitar 35.000 barel kondensat per hari, dengan target operasional pada kuartal IV-2029.
Pada akhir tahun 2024, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan dirinya dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diperintahkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengawal kelanjutan proyek gas Blok Masela agar kendala-kendala yang dihadapi segera diselesaikan bersama investor terkait.
Menurut Rosan, kendala yang dihadapi Inpex sebagai investor asal Jepang dalam proyek gas Blok Masela sudah berlangsung cukup lama mengingat proyek ini sudah berjalan lebih dari dua dekade.
Meski begitu, proses penyelesaian terus diupayakan mengingat potensi dari proyek gas Blok Masela begitu besar nilainya.
"Tadi diperintahkan langsung baik ke saya maupun ke Pak Menko, untuk mengawal ini langsung, untuk bisa memastikan tantangan-tantangan yang ada itu bisa kita selesaikan dengan cepat, karena ini sudah terlalu lama, sudah 20 tahun," ujar Rosan.