Menko Luhut ke Tom Lembong: Anda Jangan Geer Kasih Note ke Ayahnya Mas Gibran, Ibu Retno Banyak yang Kasih

Menko Luhut ke Tom Lembong: Anda Jangan Geer Kasih Note ke Ayahnya Mas Gibran, Ibu Retno Banyak yang Kasih

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan angkat suara terkait kisruh Tom Lembong atau Thomas Lembong yang memberikan contekan kepada Presiden Jokowi.

Menko Luhut menegaskan, bukan hanya Tom Lembong yang kerap memberikan masukan ke Presiden. Bahkan, dia menepis kalau hanya Tom Lembong yang memberikan contekan ke Jokowi.

"Anda jangan geer juga, bilang kasih note kepada ayahnya mas Gibran, emang hanya Tom Lembong aja? Yang paling banyak kasih note kepada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno," ucap Menko Luhut melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan, Rabu (24/1).

Menurutnya, langkah anak buah memberikan catatan pada pemimpinnya itu merupakan hal yang lazim dilakukan. Apalagi, pada forum-forum kenegaraan seperti pertemuan bilateral.

"Karena setiap bilateral ya beliau yang kasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang kasih note di belakang itu," tegasnya.

Menko Luhut menegaskan, Tom Lembong yang sekaan membocorkan pernah memberi contekan itu bukan menunjukkan pribadi yang hebat. Bahkan, sudah menjadi tugas pembantu Presiden untuk melakukan hal tersebut.

"Apakah karena anda hebat melakukan itu? Tidak. Itu tugas anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai kepala BKPM," tutur Luhut.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menanggapi eks Kepala BKPM periode 2016-2019, Thomas Lembong atau Tom Lembong yang menyatakan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tidak transparan.

Diketahui, saat ini Thomas Lembong merupakan Co-captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN).

"Sahabat saya ini kadang-kadang halusinasinya tingkat tinggi. Pertama saya katakan bahwa total rancangan investasi di IKN itu kurang lebih Rp 500 triliun. Di mana kebijakan negara 20 persen dari APBN. Berapa 20 persen, kalau itu Rp 500 triliun berarti Rp 100 triliun. Kalau Rp 400 triliun berarti Rp 80 triliun," jelas Bahlil.

Bahlil menjelaskan, jumlah investasi sebanyak itu tidak langsung disalurkan untuk pembangunan ke IKN. Melainkan butuh waktu yang cukup lama yakni sekitar 10-20 tahun untuk merealisasikannya.