Jokowi Irit Bicara Saat Ditanya Anggaran IKN Diblokir: Itu Urusan Pemerintah
Jokowi tidak banyak berbicara mengenai nasib pembangunan IKN yang dimulai di era kepemimpinannya.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai kabar pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Kementerian Keuangan. Jokowi tidak banyak berbicara mengenai nasib pembangunan IKN yang dimulai di era kepemimpinannya.
"Tanyakan ke otorita, tanyakan ke pemerintah, ya," ujar Jokowi saat ditemui di rumahnya, Jalan Kutai Utara No 1, Sumber, Solo, Jumat (7/2).
Menurut Jokowi, nasib kelanjutan pembangunan di IKN, menjadi urusan pemerintah.
"Itu kan urusan pemerintah. Jangan ditarik tarik ke saya, itu urusan pemerintah," ucapnya sambil tertawa..
Jokowi tak menampik beberapa kali berbincang dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono. Komunikasi keduanya tersebut hanya sebatas bincang ringan.
"Ya kadang kadang mengabarkan saja, bukan urusan pekerjaan. 'Sehat pak Bas, warga gimana', ya gitu aja," ungkapnya.
Menurut Jokowi, komunikasi dengan mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya sebatas urusan pribadi. Tidak ada kaitan dengan urusan pekerjaan, utamanya proyek pembangunan di IKN.
"Ya tadi, ya gitu gitu urusannya. Ngabarke (mengabarkan)," kilahnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini membantah jika Basuki selalu mengabarkan progres pembangunan IKN.
“Tidak ada hubungannya. Laporan progres ya ke presiden," ucapnya.
Nasib IKN
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada perkembangan terbaru mengenai pembangunan IKN. Hal ini disebabkan oleh pemblokiran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
"Realisasi anggaran IKN sepertinya belum ada. Anggaran kita diblokir semua, jadi untuk apa menanyakan progresnya, jika dananya tidak ada," ujar Dody kepada para wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/2).
"Progresnya hanya untuk membeli makan siangnya Pak Menteri, itu saja," tambahnya.
Respons Istana: Anggaran Ada
Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjelaksan, anggaran pembangunan IKN sudah ada.
“Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan. Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN (Otorita Ibu Kota Nusantara), ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di Kementerian PU, ada di OIKN,” tutur Hasan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Hasan kembali menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto meneruskan pembangunan IKN hingga lima tahun ke depan. Anggaran untuk lima tahun ke depan disebut-sebut mencapai Rp48 triliun.
“Target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” jelas Hasan.
