Menko Airlangga Klaim Jakarta hingga Kalimantan Timur Setara Singapura, Ini Datanya
Airlangga mencatat pendapatan per kapita Jakarta telah mencapai USD21.000 setara dengan negara Singapura.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim tingkat pendapatan per kapita wilayah Jakarta hingga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur telah lolos jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
Airlangga menyebut pendapatan per kapita Jakarta sebesar USD21.000. Bahkan untuk wilayah Jakarta Pusat pendapatan per kapita mencapai USD50.000.
"Jadi aglomerasi Jakarta itu sudah setara dengan negara-negara lain termasuk Singapura," kata Airlangga saat Perayaan Hari Jadi Ke-58 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Kamis, (25/7).
Selain itu, wilayah Kalimantan Utara (Kaltara), juga lolos middle-income trap dengan pendapatan per kapita USD17.000. Sementara Kalimantan Timur berdasarkan data Bappenas 2023 tercatat memiliki pendapatan per kapita USD13.996.
“Kita bisa melihat daerah-daerah terus ke bawah dan per wilayah, itu yang angkanya sudah tinggi. Nah termasuk kemarin beberapa kabupaten di Sumatera Selatan, misalnya Ogan Komering Ilir, kemudian wilayah di Sulawesi misalnya Morowali," ujar Airlangga.
Hanya saja daerah tersebut perlu untuk terus dijaga tingkat kemiskinannya agar rendah.
Sekaligus harus dipastikan perputaran roda perekonomian di masing-masing wilayah terus berjalan.
Kendati demikian, dia menilai pemerataan masih menjadi tantangan Indonesia agar dapat membawa daerah lainnya terlepas dari middle-income trap.
Dengan berbagai indikator tersebut, Airlangga optimistis Indonesia mampu menjalani masa aksesi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dengan cepat dan lancar.
"Di aksesi OECD itu, beberapa tahapan kita sudah comply, misal sebagian dari lingkungan hidup, sebagian dari pengelolaan BUMN. Memang kita tidak start from zero, oleh karena itu 3 tahun ke depan kita akan akselerasi," ucap Airlangga.
Untuk itu, Airlangga mendorong pemerintah daerah fokus memaksimalkan potensi industri wilayahnya masing-masing.
Adapun pada Rabu (24/7), dia mengakui langkah Indonesia tergolong ambisius tetapi OECD juga sudah mendapat cantolan payung politik dalam bentuk Undang-undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
"OECD sudah ada cantolan-nya, dan dengan demikian diharapkan kita bisa menjalankan best practice yang dilakukan oleh OECD," ujar Airlangga.
Ia mengungkap saat ini pemerintah sedang melakukan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Indonesia merevisi sekitar 70 undang undang.
Dengan terobosan tersebut peringkat daya saing Indonesia menurut Institute for Management Development (IMD) meningkat dari peringkat 34 melonjak ke peringkat 27.
"Jadi sebetulnya beberapa step ini sudah diakui oleh beberapa negara di dunia," kata Airlangga.
Saat ini, Indonesia tengah fokus untuk menyusun ‘Initial Memorandum’ sebagai pemenuhan standar dan syarat keanggotaan penuh OECD. Memorandum tersebut akan menjadi alat bagi Indonesia untuk menyampaikan kepada dunia terkait reformasi yang akan dilakukan.
Initial Memorandum mencakup 26 sektor dalam 'steering commitee' OECD. Memorandum yang disusun antara lain dari sektor keuangan, ekonomi, antikorupsi, persaingan sehat, consumer policy, digital ekonomi, hingga kebijakan teknologi.
Airlangga menjelaskan selama berjalannya proses aksesi, Tim Nasional Percepatan OECD akan turut melibatkan semua pihak yang terkait dengan 26 sektor tersebut untuk menyelesaikan Initial Memorandum.