Komisi IX DPR Bakal Panggil BGN, Minta Penjelasan soal Pembelian 25.000 Motor
Neng Eem menilai, kejelasan informasi sangat krusial guna membendung spekulasi publik yang dapat menggerus kredibilitas program strategis nasional tersebut.
Pengadaan 25.000 unit motor dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai polemik. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa menyatakan bahwa pihaknya bakal memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) guna mengklarifikasi pengadaan motor tersebut.
"Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggarannya. Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat, konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas. Jangan sampai muncul polemik berkepanjangan akibat kurangnya keterbukaan," ujar Neng Eem dalam keterangannya, Kamis (9/4).
Neng Eem menilai, kejelasan informasi sangat krusial guna membendung spekulasi publik yang dapat menggerus kredibilitas program strategis nasional tersebut. Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam program MBG harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel di hadapan publik.
"Program MBG merupakan prioritas dari Presiden Prabowo yang harus dikawal bersama agar terhindar dari sorotan negatif yang akan mengerus kredibilitas dan kualitas program,” katanya.
Isu ini mencuat setelah Kepala BGN menyatakan bahwa dari total 25.000 unit motor listrik yang dipesan pada tahun 2025, sebanyak 21.801 unit hingga kini belum didistribusikan kepada Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kendala administrasi terkait status Barang Milik Negara (BMN) disebut menjadi alasan utama tertahannya ribuan kendaraan operasional tersebut.
Pentingnya Transparansi
Neng Eem mengingatkan bahwa transparansi bukan sekadar membuka data, melainkan memastikan masyarakat memahami rasionalitas di balik kebijakan pengadaan tersebut. Mengingat besarnya anggaran yang terlibat, pengawasan publik menjadi instrumen penting untuk mencegah ketidakefisienan maupun potensi penyalahgunaan dana negara.
"Program MBG ini menyangkut pemenuhan gizi masyarakat luas. Keterbukaan anggaran menjadi kunci agar publik dapat ikut memastikan program ini berjalan tepat sasaran. BGN tentu memiliki dasar perencanaan, namun hal itu harus disampaikan secara terbuka agar tidak memicu ketidakpercayaan,” tegasnya.
Ia berharap Penjelasan resmi dari BGN diharapkan dapat menjernihkan simpang siur di masyarakat. "Dapat menjernihkan mengenai urgensi penggunaan motor listrik dalam operasional distribusi gizi di berbagai daerah,” katanya.
Penjelasan Kepala BGN
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kembali menjelaskan pembelian kendaraan roda dua untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Totalnya, ada 21.800 motor listrik yang dibeli.
Dadan menyebut harga beli per unit di bawah harga pasaran yang ada.
"Harga pasaran Rp 52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp 42 juta di bawah harga pasaran," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4).
Dia menjelaskan, motor listrik untuk Kepala SPPG MBG sudah masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2025. Target pembelian sebenarnya 24.400 unit.
"Realisasinya dari target 24.400 itu hanya bisa kita realisasikan 21.800-an," jelasnya.
Dadan menegaskan, tak ada rencana pembelian motor listrik untuk SPPG di tahun 2026. Motor listrik yang sudah dibeli akan didistribusikan kepada SPPG untuk menjangkau daerah yang aksesnya sangat sulit.
"Ya program ini kan menjangkau daerah daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional," jelas Dadan.