KNTI Desak Pemerintah Beri Perlindungan Nelayan Cuaca Ekstrem, Keberlangsungan Hidup Terancam
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak pemerintah segera memberikan perlindungan nelayan cuaca ekstrem, mengingat kondisi ekstrem mengancam keberlangsungan hidup dan produksi perikanan di berbagai wilayah pesisir.
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyerukan perlindungan negara yang lebih kuat bagi nelayan kecil di seluruh Indonesia. Desakan ini muncul menyusul kondisi cuaca ekstrem yang melanda berbagai wilayah pesisir dalam beberapa bulan terakhir, mengancam keberlangsungan hidup dan mata pencarian mereka. Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, menyatakan bahwa cuaca ekstrem tidak hanya membahayakan keselamatan nelayan, tetapi juga menyebabkan kerusakan infrastruktur pesisir serta penurunan signifikan pada produksi perikanan tangkap.
Kondisi ini semakin memperberat beban nelayan kecil yang selama ini sangat bergantung pada hasil laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Data survei KNTI yang dilakukan pada 23–24 Januari 2026 di 41 kabupaten/kota di 14 provinsi menunjukkan bahwa 95 persen nelayan di lebih dari 350 desa pesisir terdampak cuaca buruk. Sebanyak 63 persen di antaranya bahkan terpaksa menghentikan aktivitas melaut karena tingginya risiko keselamatan.
Dani Setiawan menegaskan bahwa perlindungan negara adalah amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, yang mewajibkan pemerintah memberikan perlindungan kepada nelayan. Di tengah cuaca ekstrem, risiko melaut semakin tinggi dan tidak bisa ditanggung nelayan seorang diri, sehingga mereka membutuhkan skema perlindungan sosial dan ekonomi yang lebih kuat dan konkret.
Dampak Cuaca Ekstrem Terhadap Kehidupan Nelayan Kecil
Cuaca ekstrem telah menimbulkan dampak serius pada kehidupan nelayan kecil di Indonesia. Mayoritas nelayan di daerah pesisir kesulitan untuk beraktivitas normal di laut, karena gelombang tinggi dan angin kencang menjadi ancaman nyata bagi keselamatan mereka. Akibatnya, banyak nelayan harus memilih untuk tidak melaut, yang secara langsung memengaruhi pendapatan dan ketahanan pangan keluarga mereka.
Selain ancaman keselamatan, cuaca ekstrem juga menyebabkan kerusakan infrastruktur penting di wilayah pesisir, seperti dermaga atau fasilitas penunjang perikanan. Penurunan produksi perikanan tangkap yang drastis juga menjadi masalah besar, mengingat hasil tangkapan yang tidak menentu membuat nelayan semakin terpuruk dalam kondisi ekonomi yang sulit. Dani Setiawan menekankan bahwa nelayan memerlukan perlindungan sosial dan ekonomi agar tidak lagi memaksakan diri melaut saat cuaca ekstrem demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
KNTI menyoroti bahwa pemberian informasi prakiraan cuaca saja tidak cukup untuk membantu nelayan menghadapi kondisi ekstrem ini. Diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan nelayan memiliki jaring pengaman sosial dan ekonomi yang memadai. Hal ini bertujuan untuk mencegah mereka mengambil risiko berbahaya demi kelangsungan hidup.
Kerugian Meluas di Berbagai Sentra Perikanan
Dampak cuaca ekstrem dirasakan hampir merata di berbagai daerah sentra perikanan di Indonesia. Sekretaris KNTI Kota Ternate, Maluku Utara, Gafur Kaboli, melaporkan bahwa nelayan tuna di wilayahnya hampir dua bulan tidak dapat melaut normal akibat angin kencang dan gelombang tinggi. Kondisi serupa juga dialami oleh nelayan di Maluku Tengah dan Halmahera Selatan, yang menghadapi tantangan serupa dalam mencari nafkah.
Di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Ketua KNTI Hariyanto mengungkapkan bahwa nelayan kecil hanya bisa melaut di sekitar pesisir atau sungai yang lebih aman, namun hasil tangkapannya menjadi tidak menentu. Situasi ini menggambarkan bagaimana cuaca ekstrem membatasi ruang gerak nelayan dan mengurangi potensi pendapatan mereka. Bahkan, di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, seorang nelayan dilaporkan hilang setelah terbawa arus laut saat memaksakan diri melaut di tengah cuaca ekstrem, menunjukkan betapa berbahayanya kondisi ini.
Tidak hanya sektor perikanan tangkap, sektor budidaya dan produksi garam juga turut terdampak parah. Petambak ikan di Tegal, Pemalang, Kendal, Karawang, dan Bekasi mengalami kerugian besar akibat tambak mereka terendam banjir. Sementara itu, petambak garam di Lombok Timur dan Jepara juga mengalami penurunan produksi yang signifikan, menambah daftar panjang kerugian akibat cuaca ekstrem ini.
KNTI Dorong Respons Terpadu dan Mitigasi Iklim
Menanggapi krisis ini, KNTI mendorong adanya respons terpadu antara pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan Perlindungan Nelayan Cuaca Ekstrem secara komprehensif. KNTI mengusulkan beberapa langkah strategis yang perlu segera diimplementasikan untuk membantu nelayan kecil. Langkah-langkah tersebut meliputi penguatan perlindungan nelayan, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, serta dukungan untuk adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.
Selain itu, KNTI juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan ekonomi di wilayah pesisir dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat cuaca ekstrem. Inisiatif ini diharapkan dapat memulihkan kembali aktivitas ekonomi nelayan dan memastikan keberlanjutan mata pencarian mereka. Dani Setiawan memperingatkan bahwa menurunnya produksi perikanan tangkap, budidaya, serta garam akan berdampak langsung pada rantai perikanan lainnya dan berpotensi mengganggu penyediaan pangan nasional.
Oleh karena itu, tindakan cepat dan terkoordinasi dari pemerintah sangat krusial untuk menjaga stabilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Perlindungan Nelayan Cuaca Ekstrem bukan hanya tentang membantu individu, tetapi juga menjaga ketahanan pangan dan ekonomi maritim Indonesia secara keseluruhan.
Sumber: AntaraNews