Ketua LPS Jamin Indonesia Tak akan Alami Krisis Moneter Seperti Tahun 1998
Hal ini dikarenakan LPS, yang tergabung ke dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bakal memanfaatkan semua instrumen yang dipunyai.
Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menjamin Indonesia tidak akan mengalami krisis moneter sebagaimana yang terjadi pada 1997-1998.
Hal ini dikarenakan LPS, yang tergabung ke dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bakal memanfaatkan semua instrumen yang dipunyai, termasuk sistem peringatan dini (early warning system) guna mencegah terjadinya krisis moneter.
"LPS mengembangkan early warning system yang melihat ekonomi kita dari waktu ke waktu dengan detail, termasuk kondisi perbankannya. Jadi saya kira kecil kemungkinannya akan kecolongan," kata Purbaya dalam konferensi pers acara LPS Putih Abu-Abu Financial Festival 2025 di Jakarta, Sabtu (31/5).
Selain itu, KSSK rutin menggelar rapat berkala untuk membahas kondisi moneter, proyeksi, hingga strategi pemerintah. "Karena kami akan memanfaatkan semua instrumen yang ada di LPS untuk mencegah itu terjadi, termasuk early intervention, termasuk juga melaporkan ke rapat KSSK, apa yang harus kita lakukan kalau memang ancaman itu ada," ujarnya.
KSSK merupakan lembaga koordinasi antar-otoritas di sektor keuangan Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).
Komite ini beranggotakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta LPS. KSSK bertugas mencegah dan menangani krisis sistem keuangan, agar stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga.
Dana Cadangan LPS Rp255 Triliun
Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, pihaknya masih mempunyai dana cadangan sekitar Rp255 triliun untuk menjamin simpanan nasabah bank. Dana tersebut diletakkan di beragam instrumen investasi mulai dari obligasi hingga valuta asing (valas).
"Sebagian ditaruh di obligasi, sebagian ada cash, sebagian obligasi dolar, sebagian obligasi pemerintah. Semua pemerintah ya, dolar maupun yang rupiah, baik konvensional maupun syariah," ujar Purbaya.
simpananIa menilai total dana yang dimiliki masih cukup untuk menjamin simpanan di sektor perbankan Tanah Air saat ini.
Lebih lanjut, Purbaya menuturkan bahwa alokasi dana cadangan itu kemungkinan masih akan bertambah hingga Rp270 triliun di akhir tahun.
Sebab, sektor finansial saat ini tengah mengalami pertumbuhan pesat ditandai dengan kinerja dana pihak ketiga (DPK) yang kian membaik.
"Jadi dalam 5 tahun terakhir, LPS meningkatkan uangnya atau asetnya dari Rp130-an (triliun) ke Rp200-an (triliun). Dua kali lipat dalam 5 tahun," jelasnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan DPK per Maret 2025 mencapai 4,75 persen secara tahunan (yoy). Sementara, LPS memproyeksikan DPK akan tumbuh mencapai 6 persen hingga akhir 2025.
"Ekonominya masih tumbuh, dan perbankannya juga tumbuh. DPK-nya tumbuh terus rata-rata 6 persen. Jadi uang kita cukup banyak," imbuhnya.