Kenapa BBM di SPBU Shell Cs Masih Kosong? Pemerintah Beri Penjelasan
Seharusnya badan usaha swasta sudah mulai menjalankan proses impor, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan PT Pertamina (Persero).
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, memberikan penjelasan mengenai belum terpenuhinya pasokan BBM di SPBU Shell, Bp maupun Vivo.
Menurutnya, saat ini proses impor untuk memenuhi kebutuhan BBM di SPBU swasta tersebut sedang berlangsung. Contohnya, SPBU swasta seperti Shell belum menjual seluruh jenis BBM yang tersedia. Begitu juga dengan Vivo dan BP-AKR, yang baru menyediakan jenis BBM tertentu.
Yuliot menegaskan bahwa proses perizinan untuk impor sudah dimulai. "Ini untuk izin impor itu kan prosesnya di kan sudah berjalan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (30/1).
Ia menambahkan bahwa seharusnya badan usaha swasta sudah mulai menjalankan proses impor, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan PT Pertamina (Persero).
"Itu kan kemarin itu, seharusnya SPBU swasta itu kan sudah bisa melaksanakan proses apakah sendiri ataupun itu kalau memang belum mendapatkan sumber, itu kan bekerjasama dengan Pertamina," jelasnya.
Yuliot juga menekankan pentingnya kolaborasi antara SPBU swasta dan Pertamina untuk memastikan ketersediaan BBM. Ia mengakui perlunya evaluasi dalam proses pengadaan BBM di SPBU swasta saat ini.
"Ya, tetap kita usahakan sinergi bagaimana ketersediaan BBM baik oleh PT Pertamina maupun oleh Badan Usaha, itu bisa tetap itu berjalan. Itu mungkin hal yang perlu kita evaluasi kembali," tutup Yuliot.
Shell Sedang Proses Pengajuan Izin Impor
Pada kesempatan sebelumnya, Inggrid Siburian, yang menjabat sebagai President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, menyampaikan bahwa pihaknya sedang dalam proses untuk mengimpor bahan bakar minyak (BBM) guna memenuhi kebutuhan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mereka.
"Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa kami terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor bahan bakar minyak (BBM) tahun 2026 sesuai dengan tata laksana yang berlaku," ungkap Inggrid dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat (30/1).
Dia juga memberikan apresiasi atas dukungan pemerintah dalam menjalankan kegiatan usaha penyediaan BBM selama ini. Hal ini memungkinkan Shell untuk mendistribusikan berbagai varian produk BBM berkualitas melalui mitra-mitra yang ada.
"Kami percaya ketersediaan produk BBM di jaringan SPBU Shell dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan dan memberikan kontribusi bagi perekonomian negara," tambahnya.
Dengan demikian, Shell berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
Bahlil Umumkan Impor Solar untuk SPBU Swasta
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan rencana untuk menghentikan impor solar bagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta pada tahun 2026. "Mulai tahun ini, saya tidak lagi mengeluarkan izin impor solar. Izin impor solar mulai tahun ini enggak ada lagi," ungkap Bahlil dalam kutipan dari Antara, Senin (12/1).
Kebijakan ini juga mencakup larangan impor solar untuk SPBU swasta. Jika ada kargo solar yang tiba di Indonesia pada bulan Januari atau Februari, itu adalah sisa dari impor tahun 2025.
Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, tidak akan lagi mengeluarkan izin impor karena kapasitas kilang yang sudah ada.
"Tetapi tahun ini, Kementerian ESDM atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena kita punya kilang sudah ada, kita tidak lagi mengeluarkan impor," jelasnya.
Kilang yang dimaksud adalah proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Refinery Unit V Balikpapan, Kalimantan Timur, yang mampu mengolah hingga 360 ribu barel per hari, setara dengan 22-25 persen dari total kebutuhan nasional.
Secara ekonomi, proyek RDMP Balikpapan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kemandirian energi nasional, termasuk penghematan impor BBM hingga Rp68 triliun per tahun dan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar Rp514 triliun.
Ketika ditanya mengenai SPBU swasta yang berencana membeli solar dari Pertamina, Bahlil menjawab, "Iya dong (beli solar di Pertamina). Saya ke depan itu bermimpi, nanti sebentar saya akan lapor ke Presiden, bahwa RON 92, RON 95, RON 98 itu harus diproduksi di dalam negeri."
Rencana penghentian impor solar ini sejalan dengan operasional proyek RDMP di Balikpapan serta program mandatori biodiesel 50 (B50). Oleh karena itu, badan usaha yang mengelola SPBU swasta diharapkan dapat membeli solar dari kilang dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan mereka.