Ini tanggapan DKI Jakarta soal indeks kemudahan usaha anjlok 2 peringkat

2017-11-24 11:16:05

Ease of Doing Business

DKI Jakarta menduduki peringkat keempat dalam Indeks Ease of Doing Business atau indeks kemudahan berusaha terbaru yang dirilis Asia Competitiveness Institute (ACI) tahun 2017. Peringkat ini anjlok dua peringkat dibanding dua tahun sebelumnya yang menempati peringkat kedua.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta menganggap hasil riset tersebut sebagai sebuah masukan yang membangun.

"Kita meresponsnya dengan positif, ACI menganalisis daya saing provinsi-provinsi di Indonesia sehingga masukan-masukan dari analisis tersebut dapat dimanfaatkan untuk strategi pembangunan Indonesia, khususnya Jakarta dalam menempati posisi yang kompetitif dalam Investasi," ujar Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi dalam keterangannya kepada merdeka.com di Jakarta, Jumat (24/11).

Namun demikian, Edy sangat menyayangkan pernyataan Jakarta Properti Institute (JPI) yang menyebutkan bahwa 'DPMPTSP sebagai garda terdepan perizinan mempunyai banyak masalah dan belum ada inovasi perizinan'.

Penyebabnya, studi ACI dalam melakukan analisis daya saing provinsi di Indonesia sebagai pihak yang netral dengan hasil faktual berbasis empiris. Tujuan dari studi ini agar wilayah atau provinsi terkait lebih memahami daya saing antar sub-nasional Indonesia, mengindentifikasi strategi untuk memperbaiki situasi, mendorong pola pikir persaingan sehat dan kerjasama antara wilayah.

Sementara itu, JPI dinilai hanya menyoroti salah satu unit pengukuran indikator bukan secara keseluruhan, sebagaimana Laporan ACI menyebutkan tiga lingkup yang diukur dalam EDB Index yaitu Attractiveness to Investors (daya tarik ke investor), Business Friendliness (keramahan dalam melakukan usaha) dan Competitive policies (regulasi) atau disingkat ABC. Ketiganya diukur dengan metode statistik 'skor terstandardisasi' di mana perbandingan relatif kinerja suatu provinsi atau wilayah dibandingkan dengan rata-rata provinsi atau wilayah lainnya.

Oleh karena itu unit pengukuran tidak lagi relevan. Skor terstandardisasi tidak memiliki unit pengukuran karena hanya mengukur kinerja relatif di antara provinsi atau wilayah, apapun indikatornya.

Jika suatu provinsi atau wilayah memiliki skor terstandardisasi nol, maka provinsi atau wilayah tersebut memiliki kinerja rata-rata. Skor negatif berarti kinerja provinsi atau wilayah tersebut di bawah rata-rata. Sebaliknya, skor yang positif berarti kinerja yang berada di atas rata-rata. Berdasarkan laporan hasil riset ACI yang diketuai oleh Professor TAN Kong YAM tersebut, di dapat nilai skor menyeluruh untuk Jakarta adalah 1,325, yang berarti kinerja Jakarta berada di atas rata-rata, hal ini bertolak belakang dengan pernyataan JPI.

Lebih lanjut Edy menjelaskan, laporan ACI memiliki keunggulan tersendiri yaitu dengan menganalisis data yang ada, ACI dapat mengidentifikasi bukan hanya peringkat Daya Saing Keseluruhan, tetapi juga indikator spesifik di mana sebuah provinsi berkinerja baik atau mengalami kesulitan.

"EDB index ABC, what-if simulation, menempatkan Jakarta dengan skor tertinggi, hal ini berarti bahwa kemudahan berusaha di Jakarta pada tahun-tahun mendatang tetap menjadi primadona di Indonesia. Ini yang kami cermati, dengan komitmen amanah berdedikasi sepenuh hati melalui inovasi tiada henti, kami siap memperbaiki indikator-indikator lemah tersebut," ujar Edy.

DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di DKI Jakarta bersinergi dengan Pelaku Usaha dan Masyarakat, guna memenuhi harapan dan tantangan global dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Jakarta melalui program membuka booth layanan di pusat perbelanjaan atau yang dikenal dengan sebutan ‘PTSP Goes To Mall’, dan sampai bulan November 2017 sudah tercatat 27 pusat perbelanjaan atau mall yang telah bekerjasama dalam program ini.

Edy menambahkan, upaya DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Jakarta, khususnya kemudahan berusaha telah membuahkan hasil yang sangat signifikan. Terbukti berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, realisasi investasi di Jakarta tahun 2017 sampai dengan bulan September menembus angka Rp 74,8 triliun, meningkat 76 persen dari periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp 42,5 triliun. Hal tersebut merupakan pencapaian tertinggi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir.

Sementara itu, berdasarkan laporan hasil indeks persepsi inovasi pelayanan publik tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Inovasi Pelayanan Publik, Kedeputian Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta memperoleh Nilai Indeks Persepsi Inovasi Pelayanan Publik sebesar 82,90, dengan kualifikasi tingkat inovasi pelayanan publik A (Sangat Inovatif). Penilaian tersebut didapatkan berdasarkan aspek output dan outcomes dari pelaksanaan inovasi pelayanan publik. Aspek output mencakup dimensi kebaruan dan produktif. Sedangkan aspek outcomes mencakup dimensi dampak dan keberlanjutan dari inovasi pelayanan publik yang telah diterapkan.

"Berdasarkan sumber data dan hasil riset lainnya yang telah dilakukan baik oleh lembaga Internasional maupun nasional, menyebutkan bahwa Jakarta tetap menjadi primadona bagi investor dan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara pelayanan publik yang sangat inovatif. Sehingga masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu khawatir menanamkan investasi di Jakarta dan mengurus perizinan/non perizinannya sendiri di service point PTSP terdekat, tanpa menggunakan jasa pihak ketiga atau calo," tutup Edy.

(mdk/idr)