Hashim Djojohadikusumo Sebut Sistem Pajak dan Bea Cukai Bobrok, Menkeu Purbaya Langsung Bereaksi
Menurut Purbaya, salah satu solusi yang diusulkan untuk menutup celah kebocoran adalah penerapan otomatisasi di sektor Bea dan Cukai.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo yang menilai sistem pajak dan bea cukai masih bobrok sehingga membuat penerimaan negara belum optimal.
Purbaya mengakui adanya potensi kebocoran yang terjadi di berbagai lini, meski tidak merinci secara spesifik titik-titik masalah tersebut.
Menurut Purbaya, salah satu solusi yang diusulkan untuk menutup celah kebocoran adalah penerapan otomatisasi di sektor Bea dan Cukai.
"Ya betul. Kita enggak tahu, yang jelas pasti ada yang bocor kan di sana-sini. Yang Pak Hashim usulkan untuk Bea Cukai itu otomatisasi misalnya untuk monitoring produksi rokok," kata Purbaya di Istana Negara, ditulis Selasa (16/12/2025).
Langkah ini dinilai penting agar pengawasan bisa dilakukan secara real time dan lebih akurat, terutama pada komoditas yang selama ini berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Menkeu Purbaya mengaku telah melihat teknologinya.
Untuk implementasinya tinggal menunggu negosisasi terkait harga alat. Ia berharap harganya bisa lebih murah.
"Saya sudah lihat teknologinya cukup bagus. Mungkin akan diterapkan tinggal masalah negosiasi harganya Jangan kemahalan gitu biar murah dikit lah," ujarnya.
Ia menegaskan, perbaikan sistem tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan, tetapi juga mempermudah pengawasan di lapangan. Dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi, potensi manipulasi data diharapkan dapat ditekan secara signifikan.
Otomatisasi Cukai Rokok Jadi Prioritas
Lebih lanjut, Purbaya menyebut teknologi yang diusulkan untuk memantau produksi rokok secara langsung sudah cukup baik dan memungkinkan data masuk otomatis ke sistem keuangan Bea dan Cukai. Dengan alat tersebut, produksi rokok dapat dipantau tanpa bergantung sepenuhnya pada pelaporan manual.
Dalam skema tersebut, setiap produk rokok akan memiliki kode khusus yang dapat dipindai menggunakan telepon genggam atau perangkat tertentu. Dari kode itu, petugas bisa mengetahui asal rokok, jalur distribusi, hingga status cukainya. Dengan demikian, pengawasan di lapangan menjadi lebih mudah dan transparan.
"Jadi, nanti rokok langsung dimonitor sama itu, sama alat itu. Langsung masuk ke sistem keuangan di Bea Cukai. Nanti juga, kalau jadi ya, di cukainya itu ada kode khusus. Dia pakai handphone atau pakai alat khusus bisa ketahuan. Rokok mana, dari mana, dari mana, jadi ketahuan, dan pengawasannya akan lebih gampang," jelasnya.
Digitalisasi Pajak Lintas Negara Masih Dikaji
Selain bea cukai, Kementerian Keuangan juga tengah mengkaji otomatisasi dan digitalisasi pajak, khususnya untuk aktivitas perdagangan lintas negara.
Namun, Purbaya mengakui penerapan digitalisasi pajak internasional tidak semudah otomatisasi cukai rokok. Sistem yang ditawarkan oleh para vendor dinilai belum sepenuhnya siap dan masih memerlukan banyak penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan Indonesia.
"Satu lagi juga otomatisasi pajak juga sedang didigitalisasi pajak yang pedagangan ke luar negeri, itu sedang kita pelajari. Cuma kelihatannya sih yang itu agak berat, karena sistemnya belum siap, yang ditawarkan oleh vendornya," pungkasnya.