LIVE

Genjot Pungutan Pajak PHR, Ketua DPRD Klungkung Dorong Pemungutan Jemput Bola

Politikus PDIP itu menegaskan pentingnya optimalisasi pungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR), khususnya di wilayah Nusa Penida.

pajak hotel
Genjot Pungutan Pajak PHR, Ketua DPRD Klungkung Dorong Pemungutan Jemput Bola (merdeka.com)

Masih adanya pengusaha hotel dan restaurant yang belum melunasi pajak mendapat perhatian dari Ketua DPRD Klungkung AA Gde Anom. Politikus PDIP itu menegaskan pentingnya optimalisasi pungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR), khususnya di wilayah Nusa Penida.

Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor tersebut, pihaknya mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk lebih gencar melakukan pemungutan.

"Masih cukup banyak hotel dan restoran di Nusa Penida yang belum melunasi PHR. Karena itu, petugas dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus aktif jemput bola agar pungutan pajak lebih maksimal," ujar Gde Anom, dalam keterangan tertulisnya Kamis (6/11).

Biaya Operasional Ditambah

Untuk mendukung langkah tersebut, DPRD Klungkung menambah anggaran sebesar Rp200 juta bagi BPKAD. Dana tambahan ini akan digunakan untuk biaya operasional petugas di lapangan, agar dapat lebih optimal melakukan penagihan secara langsung kepada wajib pajak.

"Dengan petugas yang turun langsung jemput bola terkait PHR ini, imbasnya tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tegasnya.

Diharapkan Perkuat Kinerja Pemerintah

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak serta memastikan kontribusi sektor pariwisata berjalan optimal bagi pembangunan Kabupaten Klungkung.

Sebagai informasi, target PHR Kabupaten Klungkung tahun 2025 mencapai Rp100,2 miliar, sementara realisasi tahun 2024 tercatat sekitar Rp94,6 miliar lebih.
Artikel ini ditulis oleh
Editor Henni Rachma Sari
R
Reporter Redaksi Merdeka
Program Badung Angelus Buana, Bupati Badung Gelontorkan Hibah & BKK ke Klungkung hingga Rp105 M

Jumlah itu telah tercantum pada perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2023.

pemkab badung
Ekonomi Daerah Pulih, Negara Kumpulkan Pajak Parkir hingga Rp1 Triliun

Kinerja penerimaan pajak daerah mencapai Rp154,05 triliun hingga Agustus 2023.

APBN 2023
HIPMI Usul Kasino Kelas Internasional Ada di Bali, Ini Respons Tegas Pemprov

Pemprov Bali mengataan dalam undang-undang juga melarang perjudian sehingga tidak bisa membangun kasino di Bali.

perjudian
HIPMI Usul Kasino Kelas Internasional Ada di Bali, Ini Respons Tegas Pemprov

Pemprov Bali mengataan dalam undang-undang juga melarang perjudian sehingga tidak bisa membangun kasino di Bali.

perjudian
Viral Struk Makanan Kena PPN 12 Persen, Begini Klarifikasi Ditjen Pajak

Pengunggah menyebutkan bahwa dia telah dikenakan PPN 12 persen untuk makanan yang dibelinya.

PPN 12 persen
Sri Mulyani Beberkan Alasan Masih Banyak Pemda Andalkan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.

menteri keuangan sri mulyani
Puan Apresiasi Aturan 90 Persen Pekerja Lokal di Pariwisata Bali

Puan Maharani mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang mewajibkan 90 persen tenaga kerja di sektor pariwisata berasal dari warga lokal.

Berita Puan Maharani
Pengusaha: Pajak Usaha SPA di Bali Idealnya 15 Persen, Bukan 40 Persen

Upaya peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait besaran pajak spa dan klasifikasinya ke jasa hiburan, diharapkan merevisi besaran tarif pajak spa.

Pajak Hiburan
Awal Tahun, Kantor DJP Bali Sudah Kumpulkan Pajak Rp6,1 Triliun

Angka ini sudah mencapai 60,42 persen dari target penerimaan Rp10,11 triliun.

Bali
PAD Meningkat, Bupati Kutai Timur Apresiasi Bapenda

PAD Meningkat, Bupati Kutai Timur Apresiasi Bapenda

Kabupaten Kutai Timur