Fakta Unik: Inflasi Pangkalpinang Terendah, Pemkot Gencarkan Gerakan Pangan Murah untuk Stabilkan Harga
Pemerintah Kota Pangkalpinang giat melaksanakan Gerakan Pangan Murah sebagai strategi utama mengendalikan inflasi daerah yang kini menjadi salah satu terendah di Indonesia. Bagaimana upaya ini berhasil menjaga stabilitas harga?
Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), menggiatkan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk mengendalikan inflasi di daerah tersebut. Ini merupakan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, Iskandar Aidulfitri, menyatakan GPM adalah strategi utama. Strategi ini berlandaskan pada prinsip 4K yang meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Upaya ini dilakukan menyusul data inflasi Kota Pangkalpinang pada September 2025 yang mencapai 1,75 persen secara tahunan (year-on-year). Angka tersebut menempatkan Pangkalpinang sebagai salah satu dari 10 kota dengan inflasi terendah di Indonesia.
Strategi 4K dan Inflasi Terkendali di Pangkalpinang
Iskandar Aidulfitri menjelaskan bahwa inflasi bulanan (month-to-month) Pangkalpinang hanya 0,59 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi utama dengan kontribusi 1,90 persen dalam data inflasi tersebut.
Strategi 4K akan terus menjadi pedoman Pemkot Pangkalpinang dalam pengendalian inflasi. Kolaborasi erat dengan berbagai unsur terkait akan terus ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi berjalan efektif.
Selain Gerakan Pangan Murah, Pemkot juga rutin memantau harga bahan pangan pokok. Pemantauan dilakukan di pasar tradisional seperti Pasar Ratutunggal dan Pasar Kampung Melayu. Ini untuk memastikan ketersediaan dan harga tetap stabil bagi konsumen.
Selama dua bulan terakhir, Pemkot Pangkalpinang juga telah mendistribusikan cadangan beras nasional. Sebanyak 7.406 kepala keluarga di tujuh kecamatan menerima bantuan ini. Langkah ini turut mendukung ketahanan pangan warga di tengah fluktuasi harga.
Peran Kerja Sama Antardaerah dalam Menjaga Stabilitas Harga
Kepala Bank Indonesia Kepulauan Babel, Rommy S. Tamawiwy, menyoroti pentingnya kerja sama antardaerah. Ini merupakan strategi vital dalam upaya bersama mengendalikan inflasi. Kolaborasi ini melibatkan pola Government to Government (G2G) dan Business to Business (B2B).
Hingga September 2025, tercatat sembilan kerja sama telah terjalin di Babel. Salah satunya adalah perjanjian antara Koperasi Pengendali Inflasi Daerah dengan Bulog KC Belitung. Perjanjian ini fokus pada pengadaan daging sapi beku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kerja sama lain melibatkan AA Frozen dengan CV Wahana Sejahtera untuk pasokan daging ayam beku. Selain itu, AA Frozen juga bekerja sama dengan CV Selamat Jaya untuk penyediaan sapi. PT Sumber Bawang Indotrading Brebes juga bermitra dengan Sumber Bawang Pangkalpinang untuk distribusi bawang merah.
Bank Indonesia juga memfasilitasi kerja sama antar pemerintah daerah. Contohnya adalah sinergi antara Pemkab Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang. Kerja sama ini terjalin pada Juli 2025 untuk sinergi pengendalian inflasi secara menyeluruh.
Tantangan Inflasi dan Optimisme Pengendalian
Rommy mengingatkan bahwa tantangan inflasi ke depan masih signifikan. Cuaca ekstrem berpotensi menekan produksi pangan lokal secara drastis. Volatilitas harga komoditas strategis juga menjadi perhatian utama yang perlu diantisipasi.
Meskipun demikian, terdapat optimisme bahwa inflasi akan tetap terkendali. Targetnya adalah dalam rentang sasaran nasional yang telah ditetapkan. Penguatan sinergi antara Bank Indonesia, TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), pemda, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan.
Dengan kolaborasi yang kuat, inflasi di Babel diharapkan tetap terjaga rendah dan stabil. Kondisi ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya bersama ini sangat krusial untuk kesejahteraan daerah dalam jangka panjang.
Sumber: AntaraNews