ESDM Bakal Beri Subsidi Jargas Rumah Tangga, SKK Migas: Kita akan Dukung
SKK Migas sepakat bahwa kekayaan alam seperti gas bumi harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran semua kalangan.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendukung rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang hendak memberikan subsidi untuk sisi hulu pemanfaatan jaringan gas atau jargas rumah tangga.
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi Suryodipuro sepakat bahwa kekayaan alam seperti gas bumi harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran semua kalangan.
"Artinya apa? Kalau dari pemerintah sendiri salah satu yang melihat dibutuhkan supaya dia mengurangi misalnya konsumsi dari LPG, impor LPG dan lain-lain itu dibutuhkan jargas, ya kita akan support," ungkapnya di Kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu (8/7).
Menurut catatannya, pemerintah sudah menetapkan harga untuk subsidi jargas tersebut. Namun, dia tidak ingat berapa besarannya. Hanya saja, dia berharap agar harga gas nantinya bisa lebih terkontrol. Pasalnya, SKK Migas kerap mendapati laporan masih mahalnya harga jaringan gas pada suatu daerah.
"Enggak mungkin itu dari hulu dong? Karena kan dari hulu harganya sudah dipatok. Berarti harus ditanyakan midstream ke hilirnya. Yang kita bisa kontrol di hulu migas itu kan hanya mulai dari lifting sampai ke titik serahnya," ungkapnya.
Rencana Awal Subsidi Jargas Rumah Tangga
Beberapa waktu lalu, Kementerian ESDM mengumumkan rencana untuk memperluas jaringan gas di luar sektor industri. Salah satunya lewat rencana pemberian subsidi untuk jargas rumah tangga.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pemberian subsidi di sektor hulu untuk pemakaian jargas rumah tangga. Tujuannya, agar daya beli masyarakat lebih terdongkrak.
"Kita juga lagi olah kebijakan, bagaimana harga gas hulu bisa murah. Sehingga memang masyarakat penerima jaringan gas di rumah juga daya belinya tidak terganggu," ujar Arifin di Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jakarta beberapa waktu lalu.
"Jadi kita sedang mengkaji opsi untuk pemerintah mensubsidi di hulu, untuk jaringan gas. Selama ini kan yang disubsidi pengusaha. Sekarang nanti hulunya yang kita subsidi supaya masyarakat penerima bisa dapat harga yang dalam jangkauan," bebernya.
Arifin meyakini pemberian subsidi pada sektor hulu jaringan gas rumah tangga bisa menekan angka impor LPG yang tiap tahunnya mencapai 6 juta ton.
"Sekarang kan impor LPG 6 juta ton setahun. Kalau harganya USD 575 per ton, bisa dikaliin aja tuh," ungkap dia.