Ekspansi Bisnis, BTN Siap Salurkan Kredit Program Perumahan di Yogyakarta
Hermita menilai, Yogyakarta memiliki karakteristik ekonomi yang unik dan stabil, ditopang oleh sektor pendidikan, pariwisata, dan UMKM.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyiapkan ekspansi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintah. Perseroan melihat potensi besar untuk penyaluran KPP di Yogyakarta seiring dengan bertumbuhnya UMKM di sektor perumahan serta sektor-sektor terkait lainnya di kota ini.
Direktur Commercial Banking BTN, Hermita mengatakan bahwa Yogyakarta menawarkan potensi besar untuk penyaluran KPP karena selama ini kontribusinya cukup konsisten terhadap portofolio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi BTN, terutama di segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Dalam dua tahun terakhir, KPR subsidi di Yogyakarta terus meningkat secara konsisten. Selain itu, BTN melihat Yogyakarta memiliki potensi sinergi yang besar antara kebutuhan rumah masyarakat, dukungan pemerintah daerah, serta keberadaan banyak pengembang rumah subsidi yang aktif," ujar Hermita dalam Acara Sosialisasi & Akad KPP di Yogyakarta dikutip di Jakarta, Senin (10/11).
Hermita menilai, Yogyakarta memiliki karakteristik ekonomi yang unik dan stabil, ditopang oleh sektor pendidikan, pariwisata, dan UMKM yang tumbuh seimbang dan saling mendukung. Selain itu, penduduk berusia muda di Yogyakarta terus meningkat, sehingga memicu permintaan terhadap hunian dengan biaya terjangkau.
"Hal ini didukung ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan di wilayah sekitar kota Yogyakarta, seperti Sleman, Bantul, dan Kulonprogo," ujarnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) DIY juga mencatat, selama beberapa dekade terakhir terjadi pergeseran struktur ekonomi Yogyakarta dari sektor primer (pertanian) ke sektor tersier atau jasa dan sektor sekunder (industri atau manufaktur) sehingga menyumbang pertumbuhan ekonomi daerah yang positif. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten tersebut, Yogyakarta dinilai cukup menjanjikan bagi sektor properti. Hal ini memicu permintaan terhadap bahan bangunan, furnitur, jasa konstruksi, dan jasa lainnya terkait perumahan yang mayoritas merupakan UMKM.
"BTN melihat ekosistem sektor perumahan di Yogyakarta, mulai dari developer lokal, pelaku usaha bahan bangunan seperti semen, cat, keramik, dan lain-lain, hingga kontraktor kecil sangat potensial untuk menjadi penerima manfaat KPP, seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan rumah subsidi dan rumah swadaya masyarakat," tutur Hermita.
Hermita menjelaskan, sebagian dari para pelaku usaha tersebut sebelumnya telah menjadi nasabah BTN untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BTN, terutama yang terlibat dalam rantai pasok proyek perumahan, serta nasabah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Sejahtera, utamanya pelaku usaha kecil yang membeli rumah subsidi sebagai hunian pribadi.
"Program KPP diharapkan memperluas jangkauan pembiayaan kepada mereka yang berperan langsung dalam ekosistem perumahan rakyat," ujarnya.
Target Bisa Salurkan Rp130 Triliun
Sebelumnya, Hermita mengatakan bahwa BTN berharap dapat menjadi penyalur terbesar untuk KPP dari total anggaran senilai Rp130 triliun.
Untuk menopang upaya tersebut, BTN telah melakukan beberapa langkah strategis, yakni di antaranya pelatihan intensif tenaga pemasaran (sales force) mengenai fitur, skema dan manfaat KPP agar mampu menjelaskan secara tepat kepada masyarakat. Kemudian, integrasi sistem digital untuk mempercepat proses pengajuan dan verifikasi data.
Lalu, BTN melakukan kolaborasi lintas divisi, terutama antara unit KPR, KUR, dan pembiayaan perumahan untuk memastikan pendekatan yang terpadu. Selain itu, kata Hermita, BTN menawarkan program insentif dan monitoring kinerja sales agar penyaluran lebih efektif. Saat ini BTN menawarkan suku bunga yang menarik untuk program KPP hanya sekitar 5,99 persen hingga Desember 2025.
"BTN juga memperkuat jaringan dengan pemerintah daerah, asosiasi pengembang, dan koperasi perumahan untuk memperluas basis penerima KPP," ujarnya.
Menteri PKP Harap Bisa Beri Bunga Kompetitif
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait merasa senang karena banyak masalah perumahan rakyat di Yogyakarta bisa diselesaikan. Misalnya UMKM butuh tambahan modal bisa diselesaikan oleh Bank BTN dan Bank BPD DIY.
"Masalah menyangkut developer dan kontraktor bisa diselesaikan. Bank BPD DIY juga diharapkan membuka counter pelayanan agar rakyat dibuat mudah dan cepat," imbuh Ara.
Ara menuturkan masalah bunga juga terselesaikan dengan bisa memberikan bunga kompetitif sehingga UMKM, developer dan kontraktor bisa merasakan program yang sebelumnya belum ada.
"Mereka bisa meminjam sampai Rp20 miliar. Jadi tidak harus lahir orang kaya baru tapi pengusaha UMKM yang lahir dari Yogyakarta," imbuh Ara.
"Kita jangan bangga menjadi penerima bansos yang terus meningkat. Kita harus bangga kalau ada kelas bawah atau menengah bisa naik kelas lahir dari proses pembangunan dan program ini. Itu yang harus dilakukan," ungkap Ara.
Pembangunan Rumah Subsidi
Sementara itu Staff Khusus Kepresidenan Muhammad Qadari mengatakan pembangunan rumah subsidi pada tahun sebelumnya mencapai 200 ribu dan saat ini mencapai 350 ribu. Sedangkan perbaikan perumahan mencapai 400 ribu unit.
"Kami bersama Pak Ara melihat langsung penyaluran FPLP di Banyumas secara langsung. Program ini tidak hanya mengandalkan dana APBN namun CSR. Diharapkan program ini bisa meningkat menjadi 700 ribu sampai 1 juta dan industri properti bisa menjadi penopang ekonomi nasional.
Qodari menambahkan pada hari ini di Jogjakarta telah bagaimana jurus ekosistem untuk membangun perumahan dan untuk menyelesaikan masalah-masalah perumahan dipraktekan dan ditunjukkan oleh Mentarei Ara.
"Langsung di depan Pak Wagup dan para Bupati dan Wali Kota ya. Ekosistem itu didalamnya ada pengembang, ada perbankan, ada developer, ada toko bangunan, ada masyarakat yang akan membeli rumah. Itu satu. Yang kedua, sekaligus pada hari ini Pak Ara buka praktek. Klinik, klinik apa? Klinik perumahan."
Hal terpenting, kata Qadari menyelesaikan masalah-masalah perumahan. Bahkan, ada komunikasi langsung antara perbankan dengan calon konsumen dan berjanjian.
"Mereka Besok hari Senin ketemu jam delapan dan saling bertukar alamat. Jadi pada hari ini pemerintah khususnya Kementerian Perumahan dalam monitoring KSP telah menjalankan program yang berpihak kepada rakyat dan bukan cuma berpihak, tapi cepat dan tuntas. 90 persen permasalahan diselesaikan dengan klinik perumahan."