Ekonomi Digital ASEAN Diproyeksi Tembus USD2 Triliun
Kehadiran perwakilan dari seluruh negara anggota ASEAN menandakan komitmen bersama untuk menyatukan visi dan arah ekonomi digital regional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya Perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) Putaran ke-14 sebagai langkah konkret memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan.
"Saya didampingi oleh Chief Negotiation of ASEAN-DEFA di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya dari ASEAN Secretary. Pertemuan ini adalah langkah untuk memperkuat integrasi," kata Airlangga dalam konferensi pers Perundingan ASEAN DEFA putaran ke -14 di Jakarta, Selasa (7/10).
Adapun pertemuan ini juga bertujuan untuk memfinalisasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement yang dilaksanakan di Jakarta selama 4 hari.
Menurutnya, kehadiran perwakilan dari seluruh negara anggota ASEAN menandakan komitmen bersama untuk menyatukan visi dan arah ekonomi digital regional.
Dengan DEFA, diharapkan ASEAN mampu memperkuat posisinya sebagai kekuatan digital global yang tumbuh pesat.
Perundingan ini menjadi momen penting bagi Indonesia yang memegang peran strategis dalam mendorong penyelesaian kesepakatan, mengingat negara ini memimpin ekonomi digital ASEAN.
Airlangga juga menekankan, keberhasilan DEFA akan sangat menentukan masa depan perekonomian digital di Asia Tenggara.
Ia menambahkan, pertemuan di Jakarta diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan substantif untuk mempercepat harmonisasi kebijakan digital antarnegara.
Ekonomi Digital ASEAN Tumbuh Pesat
Lebih lanjut, Airlangga memaparkan bahwa potensi ekonomi digital ASEAN terus menunjukkan tren positif. Dengan 680 juta penduduk, ASEAN menjadi pasar digital paling dinamis di dunia.
Namun, ia menambahkan bahwa dengan implementasi penuh DEFA, angka tersebut berpotensi meningkat dua kali lipat menjadi USD 2 triliun.
"ASEAN menjadi pasar digital yang paling dinamis di dunia dan ekonomi di digital ASEAN di tahun 2024 itu besar USD 263 miliar. Kalau kita proyeksikan di 2030 itu besarnya USD 1 triliun. Tetapi dengan implementasi Digital Economic Framework Agreement itu besarnya bisa menjadi USD 2 triliun. Jadi, akan double," ujarnya.
Indonesia sendiri, lanjutnya, menjadi pemimpin dalam ekonomi digital ASEAN dengan nilai transaksi mencapai USD 90 miliar pada 2024. Bahkan Pemerintah Indonsia menargetkan nilai itu meningkat menjadi USD 360 miliar di tahun 2030.
Harmonisasi Regulasi dan UMKM Jadi Tantangan Utama
Meski prospek ekonomi digital ASEAN begitu menjanjikan, Airlangga menyoroti masih adanya sejumlah tantangan mendasar, yakni perbedaan regulasi antarnegara menjadi hambatan yang perlu diharmonisasi, terutama dalam konteks transaksi lintas batas.
Selain itu, keterbatasan akses UMKM untuk menembus pasar digital regional juga menjadi perhatian utama. Menurut Airlangga, dukungan terhadap UMKM perlu diperkuat agar dapat beradaptasi dengan standar dan sistem pembayaran elektronik lintas negara.
"Tantangan adalah perbedaan regulasi antar negara yang perlu diharmonisasi dan keterbatasan dari UMKM untuk tembus lintas batas. Komite Perunding dan Senior Economic Officials sepakat 5 pasal utama yang penting untuk diselesaikan segera adalah layanan keuangan, bea masuk transmisi elektronik yang berbasis kepada regulasi WTO yang melakukan moratorium terhadap custom duties tersebut," pungkasnya.