DPR Diminta Transparan Sampaikan Progres Omnibus Law

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Roesan P Roeslani mendorong agar pisah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk lebih transparan dan terbuka dalam menyampaikan progres Omnibus Law.

2020-03-12 16:32:42

KADIN

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Roesan P Roeslani mendorong agar pisah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk lebih transparan dan terbuka dalam menyampaikan progres Omnibus Law.

Saat ini, pengusaha dan pemerintah masih terus mendorong agar buruh selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan apapun, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Dia berharap, jika sudah disetujui DPR, maka produk pemerintah yang akan dikeluarkan harus cepat juga.

"Jangan lama UU jadi tapi produk pemerintahnya keluarnya lama, jadi sayang momennya. Supaya implementasi berjalan dengan baik. Ini yang banyak ditunggu investor lokal dan luar negeri di tengah ketidakpastian global," kata Rosan di Jakarta Timur, Kamis (12/3).

Sementara itu, dia mengatakan wajar jika buruh menyampaikan protes terhadap Omnibus Law. Meski demikian, komunikasi antara buruh, pengusaha, dan pemerintah akan terus berjalan untuk mendapatkan solusi.

"Yang penting komunikasinya selalu jalan, dicari solusi yang terbaik. Menurut saya itu wajar," imbuhnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)