Wapres Ma'ruf Amin Minta ADEKSI Buka Lapangan Kerja & Terapkan Prinsip Omnibus Law
Merdeka.com - Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin membuka giat Musyawarah Nasional V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) di Lombok. Dalam kata sambutannya, Ma'ruf meminta ADEKSI menciptakan lingkungan ramah investasi senada dengan nafas Omnibus Law.
"(Perlu) sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam rangka menunjang iklim investasi di daerah. Karenanya kita berhadap melalui Omnibus Law, cita-cita dan harapan bisa lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju," kata dia di Mataram, Lombok seperti dikutip dari siaran pers Kantor Sekretarian Wakil Presiden, Rabu (11/3).
Wapres Ma'ruf menuturkan bahwa saat ini terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah yang menggambarkan kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah sedang mengupayakan penyelesaian hambatan regulasi tersebut melalui Omnibus Law.
Selain itu, Wapres Ma'ruf juga berharap bahwa Munas ini dapat menjadi sarana diseminasi dan diskusi ilmiah terbuka, terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan Omnibus Law.
"Isu seperti strategi percepatan penataan hukum dan pemerintahan di Indonesia dan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi UMKM, cipta kerja, dan mendorong investasi," pinta dia.
Hilangkan Tumpang Tindih Aturan
Dia meyakini hal tersebut akan menjadi terobosan hukum untuk menjawab persoalan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini.
"Jadi sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, agar turut serta menyukseskan dan mendukung kebijakan Omnibus Law," dia menandasi.
Diketahui, pada hari ini Wapres Ma'ruf melakukan melakukan kunjungan kerja singkat ke Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan Pesawat Kepresidenan BAe-RJ 85. Wapres terbang beserta Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta lepas landas menuju Bandara Internasional Lombok, Lombok Tengah pada pukul 06.00 WIB.
Reporter: Dito
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024
Anies Baswedan memastikan bakal merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Baca SelengkapnyaJanji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law
Ketua umum PKB ini mengungkap alasan mengapa dulu menyetujui UU Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaGanjar akan Evaluasi Omnibus Law Cipta Kerja
Keluhan dan ketidaknyamanan para buruh, harus diakomodir melalui ruang musyawarah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
VIDEO: Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law
Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mendorong revisi Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaBeda Sikap dengan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ma'ruf Amin Tegaskan Netral di Pemilu
Ma'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaMasa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya
Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaMenuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas
Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca SelengkapnyaSuciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.
Baca SelengkapnyaBegini Isi Undang Undang Pemilu Terbaru Tahun 2023 Terbitan Presiden Joko Widodo
Berikut isi Undang Undang Pemilu terbaru tahun 2023 terbitan Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya