Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengumpulkan koalisi pemerintah termasuk para ketua fraksi partai koalisi pada Jumat (6/3) untuk membahas dua isu terkini. Jokowi menyampaikan langkah pemerintah untuk menangani virus corona dan Omnibus Law Cipta Kerja yang masih belum dibahas oleh DPR.

"Ya memang minggu lalu hari Jumat, Pak Jokowi mengundang pimpinan parpol koalisi pemerintahan beserta dengan ketua-ketua fraksi ya," ujar Sekjen PPP Arsul Sani di DPR, Kamis (12/3).

Arsul mengatakan, Jokowi membeberkan langkah apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menangani COVID-19. Jokowi meminta juga kepada jajaran partai koalisi untuk tidak panik.

Jokowi, kata Arsul, menuturkan kebijakan pemerintah terhadap wabah ini akan berjalan dinamis. Mantan Gubernur Jakarta itu juga meminta kepada fraksi-fraksi di DPR memantau langkah menteri kabinet dalam isu corona.

"Tentu harapannya ini disampaikan kepada jajaran partai sehingga di dalam partai ini bisa tahu dan tidak ikut panik," kata dia.

Jokowi juga membahas RUU Omnibus Law dalam pertemuan itu. Secara khusus Jokowi meminta DPR untuk segera membahas RUU Cipta Kerja.

"Pak Jokowi menyampaikan tentang perlunya RUU Cipta Kerja itu segera bergulir, dibahas di DPR. Tentu Pak Jokowi beri kesempatan itu karena ada pimpinan DPR pak Azis dan juga Pak Muhaimin itu ingin mendapatkan update tentang proses yang sudah berjalan di DPR dan Pak Azis kemudian menyampaikan progres itu," kata Arsul.

DPR sudah menerima draf RUU Cipta Kerja sejak sebelum masa reses di bulan Maret ini. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang hadir menyampaikan bahwa prosesnya tidak mandek di pimpinan. Menurut Arsul, proses pembahasan akan dilakukan segera setelah masa sidang kembali dibuka.

"Pada saat ini yang dilakukan oleh pimpinan DPR itu adalah membantu fraksi-fraksi dengan katakanlah menyusun tim, itu yang disusun teman-teman tenaga ahli, dari PKB. Nah, di masa sidang yang akan datang itu akan dimulai, diperkirakan itu sudah siap, sehingga itu semuanya bisa dibamuskan kemudian begitu sudah disepakati di mana yang akan membahas ya semoga siap," kata dia.

Arsul menuturkan, Jokowi juga sudah mendengar bahwa RUU Cipta Kerja mendapatkan gelombang protes masyarakat. Khususnya kaum buruh. Jokowi memahami bahwa kluster ketenagakerjaan dan lingkungan mendapat penolakan keras masyarakat.

"Kalau dari apa yang disampaikan Pak Jokowi kesan saya dia mengetahui ada resistensi dari elemen masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja. Tapi kita juga memahami bahwa resistensi paling besar ada pada klaster ketenagakerjaan. Kemudian kritik terhadap hal-hal perizinan, khususnya subklaster terkait lingkungan. Itu beliau terangkan semua. Jadi beliau paling tidak mendapatkan informasi," kata Arsul.