Cerita Warga Keliling Jakarta Demi Cari Gas 3 Kg
Pemerintah berharap dapat memastikan bahwa subsidi yang diberikan tepat sasaran.
Dengan raut wajah lesu, masyarakat Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang telah mengantre sejak pukul 5 pagi, harus rela kembali ke rumah dengan menenteng tabung gas kosong. Pangkalan Depo Mariah, tak memiliki stok gas 3kg yang kini menjadi barang langka, sukar didapatkan.
Pada pintu gerbang depo terpasang pengumuman bahwa stok gas LPG 3kg kosong. Pengumuman yang tertulis di kardus itu bahkan sudah beberapa hari terpampang, menandakan kelangkaan gas 3 kg bukan isapan jempol saja.
"Di pangkalan ini masih kosong mas dari kemarin, susah buat cari LPG 3 kilo sekarang," ujar wanita parubaya yang enggan disebutkan namanya tersebut.
merdeka.com kembali mencari keberadaan gas 3kg di depo lainnya.Sama dengan depo pertama, di depo PT Sinanjung Rama Putra yang berada di daerah Palmerah, keberadaan gas 3kg nihil.
Sejumlah warga yang mengantri sejak pagi pun harus gigit jari usai salah seorang karyawan menginformasikan bahwa stok LPG 3 kilogram kosong.
"Gas LPG 3 kilo kosong," ujarnya.
Keliling Cari Gas 3Kg
Mendengar informasi tersebut, salah seorang warga bernama Widiati (41) mengaku kecewa. Dia bercerita bahwa sejak tiga hari terakhir stok LPG 3 kilogram langka dipasaran.
"Ini dari kemarin 3 harian enggak dapat-dapat, di pangkalan juga kosong terus," ujar Widiati kesal.
Dia mengaku harus menghabiskan waktu lebih banyak hanya sekedar untuk membeli gas subsidi tersebut.
"Capek kalau muter-muter terus kan, ke warung-warung banyak yang kosong mas," keluhnya.
Widiati meminta pemerintah untuk segera mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kilogram. Mengingat, gas baginya penting untuk kegiatan masakan sehari-hari.
"Segera diperbaiki lah, jangan sampai kosong kayak gini, kan nyusahin semuanya."
Parmin, juga kesal dengan kebijakan pemerintah yang berakibat kelangkaan gas 3kg. Dia bercerita kelangkaan LPG 3 kilogram mulai terasa saat ramai pemberitaan mengenai larangan penjualan gas LPG 3 kilogram oleh pengecer maupun warung kelontong.
"Ya langkanya sejak itu warung enggak boleh jual ya, harus di pangkalan itu mulai langka malah," sahutnya.
Di sisi lain, pihak pangkalan resmi enggan enggan berkomentar terkait kelangkaan gas LPG 3 kilogram.
"Enggak tau, nanti-nanti," singkat salah seorang karyawan.
Strategi Pemerintah Batasi Penggunaan Gas 3 Kg
Sejak ahun 2024, pemerintah sedang menyiapkan pelaksanaan program penyaluran subsidi LPG 3 kg yang akan dilakukan secara tertutup dan berbasis individu mulai tahun 2025.
Untuk mendukung pelaksanaan program ini, penyusunan aturan baru serta revisi terhadap peraturan yang ada terus dilakukan.
Rencananya, mulai tahun 2027, penjualan LPG 3 Kg yang bersubsidi tidak akan dilakukan secara bebas. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007, yang bertujuan untuk mengidentifikasi konsumen yang berhak membeli tabung gas melon tersebut.
Revisi Perpres ini ditargetkan selesai pada kuartal IV tahun 2024, sehingga penetapan sasaran pengguna LPG 3 Kg yang berhak dapat dilaksanakan pada tahun 2025 dan seterusnya.
Skenario penyaluran subsidi LPG 3 Kg yang tepat sasaran telah dimulai secara bertahap dalam beberapa waktu terakhir.
Sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023, proses pendataan pengguna LPG tabung 3 kg yang tepat sasaran telah dimulai sejak 1 Maret 2023, dilakukan secara bertahap baik untuk konsumen rumah tangga maupun usaha mikro/UMKM.
Sejak 1 Juni 2024, seluruh transaksi pembelian isi ulang LPG tabung 3 kg telah tercatat 100 persen melalui sistem MAP Pertamina, kecuali untuk 588 sub penyalur yang masih mengalami kendala sinyal dan melakukan pencatatan secara manual.
"Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa/Setara bagi Usaha Mikro diperlukan dalam rangka validasi data Usaha Mikro untuk menjamin pendistribusian LPG Tabung 3 kg tepat sasaran," jelas Mustika.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat memastikan bahwa subsidi yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Negara Impor LPG
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia pun buka-bukaan terkait strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor liquified petroleum gas (LPG).
Dia menyebut, kapasitas produksi LPG di Indonesia baru mencapai 1,4 juta ton. Sementara tingkat konsumsi LPG di Indonesia mencapai 8 juta ton per tahun.
"Artinya impor (LPG) kita sekitar 6 sampai 7 juta ton per tahun," kata Bahlil kepada awak media di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/7).
Untuk menekan impor, Presiden Prabowo disebut akan membangun pabrik gas yang memiliki kandungan propana (C3) dan butana (C4) sebagai alternatif LPG. Saat ini, sudah terbentuk sekitar 1,7 juta ton gas dari alternatif LPG tersebut.
"Arahan bapak Presiden adalah bagaimana mempercepat proses mengurangi impor. Nah caranya adalah kita membangun LPG dengan mempergunakan gas C3-C4. Kurang lebih sekitar 1,7 juta ton yang sudah ada," tegasnya.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menginstruksikan untuk pengembangan jaringan gas (jargas) di segmen rumah tangga. Melalui penggunaan jargas diharapkan konsumsi LPG masyarakat Mian berkurang.
"Dan setidaknya kita akan dorong pada gasifikasi untuk jar gas. Jaringan gas kepada rumah rakyat," tandasnya.
Negara Rugi Rp63,5 Triliun Per Tahun Akibat Impor LPG
Bahlil juga mengungkap bahwa negara mengalami kerugian akibat tingginya impor LPG.
Menurut Bahlil, nilai devisa yang hilang mencapai Rp63,5 triliun. Dia menjelaskan, produksi LPG dalam negeri hanya mencapai 1,7 juta ton, sedangkan sisanya, yaitu sekitar 6-7 juta ton, harus diimpor.
Bahlil mengungkapkan bahwa total produksi LPG nasional adalah 1,98 juta metrik ton, sementara impor LPG mencapai 6,9 juta ton.
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berencana untuk membangun industri gas guna melakukan konversi.