BRMP Maluku Kawal Ketat Program Hilirisasi Perkebunan Maluku Tahun 2026
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Maluku memastikan program hilirisasi perkebunan Maluku berjalan transparan dan akuntabel, memberi nilai tambah bagi petani.
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Maluku mengambil peran strategis dalam mengawal pelaksanaan program hilirisasi perkebunan di Maluku. Inisiatif ini merupakan bagian penting dari konsolidasi program Kementerian Pertanian untuk tahun 2026. Kolaborasi erat terjalin bersama Dinas Pertanian Provinsi Maluku guna memastikan keberhasilan program ini.
Kepala BBRMP, Gunawan, menegaskan komitmen lembaganya untuk mendampingi program ini secara menyeluruh. “BBRMP Maluku siap mengawal dan mendampingi pelaksanaan program hilirisasi perkebunan Kementerian Pertanian di Maluku agar berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat bagi petani,” kata Gunawan di Ambon, Selasa. Kementerian Pertanian sendiri telah menegaskan komitmennya dalam memperkuat hilirisasi perkebunan nasional agar nilai tambah komoditas dapat dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat.
Fokus pengembangan hilirisasi di Maluku pada tahun 2026 akan menyasar sejumlah komoditas unggulan daerah. Komoditas tersebut meliputi kelapa, pala, sagu, dan kakao yang memiliki potensi besar. Konsolidasi program ini telah dibahas dalam pertemuan penting antara Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP), dan BBRMP Maluku.
Pengawalan Ketat BBRMP untuk Hilirisasi Perkebunan
BBRMP Maluku menyatakan kesiapannya untuk mengawal dan mendampingi berbagai program Kementerian Pertanian di wilayah Maluku. Peran ini krusial dalam memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai rencana dan tujuan yang ditetapkan. Pengawalan ini mencakup aspek teknis maupun administratif demi efektivitas program.
Selain sebagai pendamping, BBRMP juga memiliki fungsi penting sebagai verifikator lanjutan dalam mekanisme tata kelola bantuan pemerintah. Fungsi ini diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi BBRMP untuk menjaga integritas penyaluran bantuan.
Melalui pengawalan yang ketat ini, BBRMP Maluku berupaya menjamin pelaksanaan program hilirisasi perkebunan berlangsung transparan dan akuntabel. Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan mampu memberikan dampak positif. Manfaat nyata akan dirasakan langsung oleh petani serta masyarakat Maluku secara luas.
Percepatan CPCL dan Komoditas Unggulan Maluku
Komoditas unggulan seperti kelapa, pala, sagu, dan kakao menjadi prioritas utama dalam program hilirisasi perkebunan di Maluku. Potensi besar dari komoditas ini diharapkan dapat dioptimalkan melalui proses hilirisasi. Peningkatan nilai tambah akan berkontribusi pada kesejahteraan petani.
Kepala BBPPTP Ambon, Kardiyono, menyoroti urgensi percepatan penyelesaian data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL). Menurut Kardiyono, percepatan CPCL menjadi aspek krusial guna memastikan kelancaran pelaksanaan program. Aspek ini juga penting termasuk untuk menjamin ketersediaan logistik benih dan bibit yang dibutuhkan petani agar program dapat berjalan tepat waktu.
Ketersediaan benih dan bibit yang tepat waktu merupakan faktor penentu keberhasilan program. Tanpa data CPCL yang akurat dan cepat, penyaluran logistik dapat terhambat. Hal ini berpotensi mengganggu jadwal tanam dan produktivitas perkebunan di Maluku.
Sinergi Pemerintah Daerah dan Pusat dalam Hilirisasi
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda, menyatakan komitmen penuh pihaknya dalam mempercepat proses CPCL. Proses ini masih berlangsung di tingkat kabupaten dan kota di seluruh Maluku. Pemerintah daerah berupaya keras menyelesaikan data ini secepatnya.
Ilham Tauda menegaskan bahwa percepatan tersebut menjadi kunci dalam menyinergikan program hilirisasi perkebunan dengan kebutuhan dan potensi daerah di Maluku. Sinergi ini memastikan program relevan dan berdampak maksimal.
Kolaborasi antara BBRMP Maluku, BBPPTP Ambon, dan Dinas Pertanian Provinsi Maluku menunjukkan keseriusan pemerintah. Mereka bertekad mewujudkan hilirisasi perkebunan yang efektif dan berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah peningkatan ekonomi petani dan masyarakat Maluku.
Sumber: AntaraNews