Begini Respons Pemerintah saat Pasar Mangga Dua Disebut Jadi Sarang Barang-Barang Bajakan

Pemerintah menyampaikan komitmen sekaligus kebijakan yang telah dijalani dalam perlidungan HAKI.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menegakkan kebijakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Pernyataan ini sebagai respons atas kritk Amerika Serikat yang menyebut Pasar Mangga Dua menjadi pusat barang-barang imitasi yang masuk dalam kategori pelanggaran HAKI.

"Ya jadi kita tidak luput dari itu, pemerintah juga tetap berkomitmen kita menerapkan kebijakan HAKI," ujar Djatmiko dalam acara Konferensi Pers di Kantor Pusat Kemendag, Jakarta, Senin (21/4).

Djatmiko mengatakan, selama ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual rutin melakukan pemeriksaan hingga melakukan penindakan hukum terhadap barang ilegal atau imitasi untuk pelindungan HAKI.

Dalam forum internsional, pemerintah juga menyampaikan komitmen sekaligus kebijakan yang telah dijalani dalam perlidungan HAKI.

"Dan ini kita jelaskan juga di berbagai forum yang ada, ya tidak hanya secara bilateral tapi juga di berbagai forum-forum seperti di Genewa, di WTO, ada WTO sendiri, kemudian ada WIPO, World Intellectual Property Organization. Jadi Pemerintah tetap melakukan berbagai langkah upaya untuk menegakkan aturan mengenai HAKI," tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) memasukan kawasan pasar Mangga Dua sebagai sentra barang bajakan. Hal ini tertuang dalam Laporan Khusus 301 Tahun 2024, USTR kembali menempatkan Indonesia dalam Priority Watch List.

Laporan tersebut menyoroti lemahnya penegakan hukum terkait kekayaan intelektual di Indonesia, serta menyebut Pasar Mangga Dua dan beberapa platform daring sebagai lokasi peredaran barang palsu dan bajakan.

USTR mendorong Indonesia untuk memaksimalkan peran gugus tugas HaKI guna memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum dan kementerian terkait. Selain itu, AS juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap data uji rahasia dalam proses persetujuan produk farmasi dan pertanian, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan komersial.

AS juga menyatakan keprihatinannya terhadap perubahan UU Paten Indonesia yang dilakukan melalui UU Cipta Kerja, terutama terkait kemungkinan pemenuhan kewajiban melalui impor atau lisensi, yang dinilai berpotensi melemahkan perlindungan paten.