Begini Peringatan Pemerintah ke Pemilik Pagar Laut Tangerang
Proses pembongkaran pagar laut akan dilaksanakan dengan memperhatikan koridor hukum dan keberlanjutan lingkungan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono meminta Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk membongkar pagar laut di Tangerang dalam kurun maksimal 2 x 24 jam.
"Tenggat waktu ini juga memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa memiliki atau bertanggung jawab atas pagar tersebut untuk segera menyatakan diri," kata Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin saat dikonfirmasi merdeka.com di Jakarta, Senin (20/1).
Selama 2 x 24 jam ini, ucap Doni, Dirjen PSDKP mempersiapkan logistik, personil, armada dan koordinasi bersama stakeholder terkait. Hal ini guna memastikan pembongkaran berlangsung cepat dan terukur.
"Proses ini akan mengajak TNI AL, instansi terkait, unsur keamanan lainnya, nelayan setempat, serta pakar lingkungan dan pelayaran agar bisa didapatkan rencana operasi yang matang dan tereksekusi dengan cepat dan tepat di lapangan," ucapnya.
Doni memastikan, proses pembongkaran pagar laut yang merugikan nelayan akan dilaksanakan tetap memperhatikan koridor hukum dan keberlanjutan lingkungan.
"KKP tetap berkomitmen menjaga kelestarian laut Indonesia untuk kesejahteraan bersama," ujarnya.
Airlangga Sebut Pagar Laut Bukan Bagian Proyek Giant Sea Wall
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah pagar laut sebagai bagian proyek Tanggul Laut atau Giant Sea Wall (GSW). Menurutnya, tanggul laut masih dalam proses pembahasan.
Diketahui, ada pagar laut membentang sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten. Kemudian, pagar laut yang diketahui bagian proyek reklamasi di Kabupaten Bekasi. Keduanya sudah disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Bukan, bukan, beda (dengan proyek Giant Sea Wall)," kata Menko Airlangga, di Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (16/1).
Dia menerangkan, proyek tanggul laut raksasa masih dalam penyiapan konsep. Dia baruvakan melaporkannya ke Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengatakan soal pendanaannya dimungkinkan melibatkan investasi dari swasta. Dia membuka peluang pengusaha lokal dan asing ikut mendanai proyek tersebut.