Anak Buah Luhut Sebut Gara-Gara Subsidi BBM, Anggaran Rp120 Triliun Tiap Tahun Menguap Jadi Asap
Pemerintah telah mengimpor BBM hingga Rp251 triliun sepanjang 2019-2023.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Rachmat Kaimuddin menyatakan pemerintah sudah terlalu banyak mengorbankan anggaran untuk melakukan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dalam 5 tahun terakhir misalnya, pemerintah telah mengimpor BBM hingga Rp251 triliun sepanjang 2019-2023. Padagal di sisi lain, pemerintah secara rata-rata mengalokasikan Rp119 triliun per tahun untuk BBM subsidi.
"Untuk BBM kita 60 persen impor, 40 persen domestik. Jadi ini APBN ini kan kita pakai devisa Rp120 triliun yang seharusnya bisa buat penanganan kemiskinan, pendidikan, infrastruktur," ujar Rachmat di Jakarta, dikutip Selasa (6/8).
Angka tak kecil itu disebutnya bisa digelontorkan untuk program pemerintah lainnya di bidang sosial hingga pembangunan infrastruktur. Namun faktanya, kata Rachmat hanya menjadi kepulan asap di jalanan.
"Ini kemakan Rp120 trikiun. Jadi Rp119 triliun secara rata-rata literally jadi asap," kata Rachmat.
Maka dia tak ingin negara ke depan terlalu bergantung pada BBM bersubsidi yang kian meningkatkan pencemaran polusi dan emisi gas rumah kaca. Mengingat pemerintah juga masih banyak berpaku pada impor LPG dengan porsi hingga mencapai 80 persen.
Pemerintah pun terus berupaya agar kualitas BBM bisa terdongkrak dengan meningkatkan kandungan sulfur di dalamnya hingga setara minimal Euro IV.
"Nah isunya kalau mau diganti dengan lebih baik tentu ada duitnya. Tadi yang Rp120 triliun itu kalau dibiarkan, ya nambah angkanya lagi diutang tapi lebih besar dari Rp120 triliun," kata Rachmat.
"Jadi ruang kita untuk bangun sekolah, pengentasan stunting, membangun infrastruktur, public transport akan makin berkurang kalau anggaran kita selalu jadi asap," pungkas dia.