Netanyahu Makin Menjadi-jadi Putuskan Israel Duduki Penuh Gaza, Militer Zionis Bakal Serang Seluruh Wilayah
Netanyahu dilaporkan memutuskan pendudukan penuh Gaza, picu kekhawatiran baru di tengah penolakan militer Israel.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah mengambil keputusan signifikan untuk mengupayakan dukungan kabinet guna menduduki Jalur Gaza sepenuhnya. Langkah ini menandai potensi perubahan besar dalam pendekatan Israel terhadap konflik yang sedang berlangsung.
Laporan ini muncul dari berbagai media Israel, yang mengutip pejabat senior yang dekat dengan perdana menteri, mengindikasikan adanya pergeseran strategi yang mencolok di tengah tekanan domestik dan internasional yang meningkat.
Keputusan ini, jika benar-benar dilaksanakan, akan memperluas operasi militer Israel ke seluruh wilayah kantong Palestina, termasuk area-area yang diyakini menjadi lokasi penyanderaan.
"Keputusan sudah di tangan, kami akan menduduki Jalur Gaza sepenuhnya... Akan ada operasi bahkan di wilayah-wilayah tempat para sandera ditahan," ujar seorang pejabat senior yang dekat dengan Netanyahu.
Laporan mengenai keputusan Netanyahu ini muncul setelah berbulan-bulan negosiasi gencatan senjata yang rumit dan sering kali menemui jalan buntu. Rencana pendudukan penuh ini juga dilaporkan menghadapi penolakan dari dalam Pasukan Pertahanan Israel (IDF) sendiri, yang menimbulkan pertanyaan tentang kelayakan dan implikasi jangka panjang dari strategi tersebut.
Laporan Awal dan Pernyataan Mengejutkan
Pada awal Agustus 2025, berbagai media Israel mulai melaporkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyatakan niatnya untuk mencari dukungan kabinet guna menduduki Jalur Gaza secara penuh.
Menurut laporan dari media berbahasa Ibrani seperti Ynet dan Channel 12, beberapa menteri mengonfirmasi bahwa Netanyahu menggunakan istilah "pendudukan Jalur Gaza" dalam percakapan pribadi, yang menunjukkan pergeseran signifikan dalam retorika pemerintah mengenai operasi militer di wilayah tersebut.
Seorang pejabat senior yang dekat dengan perdana menteri dikutip oleh Ynetnews.com mengatakan, "Keputusan sudah bulat, kami akan melakukan pendudukan penuh atas Jalur Gaza," yang menggarisbawahi keseriusan niat ini.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa operasi militer akan diperluas ke seluruh wilayah kantong, termasuk area-area yang saat ini belum sepenuhnya berada di bawah kendali Israel.
Laporan-laporan tersebut juga menyoroti adanya ketegangan internal, dengan pejabat yang sama menambahkan bahwa "Akan ada operasi bahkan di area di mana para sandera ditahan. Jika kepala staf tidak setuju, dia harus mundur," merujuk pada Kepala Staf IDF Letjen Eyal Zamir yang dilaporkan menentang rencana pendudukan Gaza.
Penolakan dari Militer Israel (IDF)
Meskipun ada laporan mengenai keputusan Netanyahu untuk menduduki Gaza sepenuhnya, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dilaporkan telah menyuarakan keberatan yang signifikan terhadap rencana tersebut. IDF secara terbuka menentang gagasan untuk mengambil alih seluruh Jalur Gaza, dengan alasan bahwa operasi semacam itu dapat memakan waktu bertahun-tahun untuk membersihkan seluruh infrastruktur Hamas yang tersisa.
Penilaian militer ini menyoroti kompleksitas dan skala tantangan yang akan dihadapi dalam upaya pendudukan penuh, yang jauh melampaui operasi militer yang sedang berlangsung. Selain itu, IDF juga menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan para sandera yang masih ditahan di Gaza, memperingatkan bahwa operasi militer yang diperluas ke area-area di mana sandera berada dapat membahayakan nyawa mereka.
Ada kekhawatiran bahwa sandera dapat dieksekusi jika pasukan Israel mendekati lokasi penahanan mereka, sebuah risiko yang telah ditekankan oleh keluarga sandera dan banyak pejabat keamanan Israel.
Konteks Negosiasi Gencatan Senjata yang Gagal
Keputusan Netanyahu untuk mengupayakan pendudukan penuh Gaza muncul setelah runtuhnya pembicaraan gencatan senjata tidak langsung dengan Hamas. Negosiasi ini, yang sering kali dimediasi oleh pihak ketiga seperti Qatar dan Mesir, telah berulang kali menemui jalan buntu, dengan kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan yang komprehensif.
Kegagalan perundingan ini, terutama setelah proposal yang didukung AS untuk gencatan senjata 60 hari yang akan memungkinkan bantuan masuk ke Gaza dan pertukaran sandera-tahanan, tampaknya telah mendorong Netanyahu untuk mempertimbangkan opsi militer yang lebih agresif.
Hamas sendiri telah menolak untuk meletakkan senjata dan bersikeras bahwa pengaturan pasca-perang di Gaza harus disepakati di antara warga Palestina sendiri.
Pemerintah Israel, di sisi lain, telah menegaskan kembali tiga tujuan perang utamanya: mengalahkan musuh, membebaskan sandera, dan memastikan bahwa Gaza tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Israel.
Situasi ini menciptakan lingkaran setan di mana kegagalan diplomasi mendorong eskalasi militer, yang pada gilirannya semakin mempersulit upaya penyelesaian konflik secara damai.
Tekanan Domestik dan Internasional
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan yang sangat besar, baik dari dalam negeri maupun dari komunitas internasional, terkait genosida yang dilakukan Israel di Gaza dan rencana pasca-perang. Di dalam negeri, ia menghadapi seruan yang meningkat dari keluarga sandera untuk memprioritaskan pembebasan orang yang mereka cintai, dengan beberapa pihak mengkritik rencana pendudukan penuh sebagai tindakan yang berisiko membahayakan nyawa sandera.
Sebuah forum keluarga sandera bahkan menyatakan bahwa "Netanyahu sedang mempersiapkan penipuan terbesar. Klaim berulang soal pembebasan sandera melalui kemenangan militer adalah kebohongan dan penipuan publik," menyerukan komitmen untuk membawa pulang sandera dan mengakhiri perang.
Selain itu, ratusan pensiunan pejabat keamanan Israel, termasuk mantan kepala Mossad dan Shin Bet, telah menulis surat terbuka kepada Presiden AS Donald Trump.
Di tingkat internasional, Netanyahu menghadapi tekanan yang terus meningkat untuk mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan menghentikan perang di tengah meningkatnya jumlah kematian warga Palestina akibat kelaparan dan serangan brutal Israel. Organisasi-organisasi internasional dan PBB telah menyuarakan keprihatinan mendalam tentang kondisi kemanusiaan yang memburuk.