DBH Terancam Dipangkas, Pramono Matangkan Strategi Pembiayaan Kreatif untuk DKI
Menurut Pramono, hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait besaran DBH yang akan diterima Jakarta.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan siap menghadapi kemungkinan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Sebagai langkah antisipatif, Pemprov berencana menyiapkan skema pembiayaan kreatif guna menjaga kelangsungan program pembangunan dan pelayanan publik di ibu kota.
"Kalau memang ada pemotongan DBH tentunya harus ada inovasi untuk pembiayaan. Harus ada creatif financing yang dilakukan," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta, dikutip Kamis (2/10).
Menurut Pramono, hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait besaran DBH yang akan diterima Jakarta.
“Jadi secara resmi kami masih menunggu apa yang menjadi keputusan kementerian keuangan. Bagi Jakarta tentunya dalam kondisi apapun kami tetap harus mempersiapkan diri yang terbaik untuk membangun dan memperbaiki Jakarta ini,” jelas Pramono.
Pramono menegaskan, Pemprov DKI tetap akan fokus pada prioritas pembangunan meski terjadi pengurangan anggaran DBH oleh Pemerintah Pusat untuk DKI Jakarta.
“Kalau memang ada pemotongan dengan jumlah itu, kami di Balai Kota segera duduk mempersiapkan mana-mana yang akan menjadi prioritas pembangunan di Jakarta. Kami sedang menunggu itu,” ucap dia.
Diketahui, informasi kemungkinan pemangkasan DBH sebelumnya disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, yang menyebut Jakarta hanya akan menerima Rp11 triliun dari target Rp26 triliun.
Khoirudin menyebut, APBD DKI 2026 berpotensi turun karena pemerintah pusat memangkas dana transfer ke DKI Jakarta. Sementara itu, DPRD dan Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2026.
Dari rancangan itu, kata Khoirudin, diproyeksikan penerimaan transfer dari pusat seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai Rp 26 triliun.
“DBH kita akan berubah sekitar Rp 15 triliun, yang tersisa Rp 11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (rencana kerja anggaran),” katanya seperti dilansir Antara.
DPRD dan Pemprov DKI telah merencanakan APBD Jakarta pada tahun depan sebesar Rp 95,35 triliun. Angka ini naik 3,8 persen dibanding nilai APBD Tahun Anggaran 2025 yang sebesar Rp91,86 triliun.
Dengan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke DKI Jakarta menjadi hanya Rp 11 triliun, nilai APBD DKI tahun depan pun berpotensi turun.
“Karena kita sudah MoU dengan angka Rp 95,3 triliun. Kalau kita melihat DBH hari ini, (APBD 2026) kita sekitar Rp 78 triliun atau Rp 79 triliun. Jadi sangat jauh perubahannya,” katanya.