Sudah Ada Palapa Ring, Satelit, hingga BTS 4G, Tapi Kok Akses Internet Belum Merata?

Pemberian insentif adalah cara terbaik bagi pemerintah supaya akses internet merata.

17 Agustus mendatang, Indonesia berusia 80 tahun. Di umur itu, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, salah satunya pemerataan akses internet. Mengutip data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2024, tingkat penetrasinya baru mencapai 79,50 persen.

Artinya, masih ada masyarakat negeri ini yang belum terkoneksi internet. Padahal, sudah ada inisiatif yang dilakukan pemerintah dan swasta dengan membangun infrastruktur digital. Misalnya saja Palapa Ring, Satelit, dan BTS. Tapi, kenapa kok rasanya sulit sekali?

Sekretaris Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Zulfadly Syam, menegaskan kondisi geografis menjadi tantangan utama, ditambah minimnya insentif bagi pihak swasta untuk membangun infrastruktur di daerah terpencil.

Menurutnya, faktor pertama yang membuat pemerataan internet sulit tercapai adalah kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan bentang alam yang beragam, termasuk gunung dan dataran tinggi.

“Memang negara kita ini negara besar dan negara kepulauan. Itu tantangan utama,” ujarnya kepada Merdeka.com di Jakarta, Jumat (11/7).

Ia menambahkan, pemasangan jaringan internet di wilayah bergunung-gunung memerlukan usaha ekstra dan biaya besar. Hal ini berbeda dengan negara yang kontur wilayahnya datar dan terhubung satu sama lain.

“Kalau kita di satu dataran besar, mungkin akan lebih cepat pemerataannya,” kata Zul.

Selain masalah geografis, ia menyoroti soal insentif ekonomi yang belum cukup menarik bagi pihak swasta. Menurutnya, tanpa insentif yang memadai, perusahaan akan berpikir ribuan kali untuk berinvestasi di wilayah dengan jumlah penduduk sedikit atau daya beli rendah.

“Kalau benar-benar tidak cuan, tak ramai, atau penduduknya kurang dari hitungan modal yang harus dikeluarkan, maka akan terjadi perlambatan pembangunan di daerah-daerah itu,” jelasnya.

Zulfadly menilai, seharusnya pemerintah mendorong investasi infrastruktur digital di daerah terpencil dengan memberikan insentif seperti pengurangan pajak atau tax holiday. Hal ini diharapkan bisa membuat perusahaan swasta lebih tertarik untuk menggarap wilayah yang selama ini kurang terlayani.

“Kalau kita membangun, ya dikasih reward, relaksasi pajak atau tax holiday. Kalau tidak, swasta itu akan berpikir ribuan kali,” kata dia.

APJII berharap pemerintah lebih proaktif menggandeng swasta dengan skema insentif yang realistis agar akses internet bisa lebih merata.

“Kalau ada insentif, mungkin semua akan berduyun-duyun mengurus daerah-daerah yang belum terlayani,” terang Zul.