LIVE

VIDEO: Dosen Pembimbing Ganjar Tegas Putusan Pemisahan Pemilu Tak Sesuai Konstitusi "Tampaknya Tujuan MK"

Guru Besar UI Valina Singka Subekti menegaskan, bahwa putusan MK nomor 135 tidaklah sesuai dengan konstitusi

putusan mk
VIDEO: Dosen Pembimbing Ganjar Tegas Putusan Pemisahan Pemilu Tak Sesuai Konstitusi "Tampaknya Tujuan MK" (merdeka.com)

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pemilu. Beberapa tokoh yang dipanggil ialah eks Hakim MK dan Menkum HAM era Presiden ke-6 SBY, Patrialis Akbar. Selain itu juga dipanggil Taufik Basari dan Valina Singka Subekti.

Guru Besar UI yang juga dosen pembimbing Capres Ganjar Pranowo, Valina Singka Subekti menegaskan, bahwa putusan MK nomor 135 tidaklah sesuai dengan konstitusi. Dia menduga putusan MK ini memiliki tujuan mendorong aspek praktis.

Seperti diketahui, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 memutuskan bahwa pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah dilakukan secara terpisah. Putusan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan melampaui kewenangan MK.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Syifa Hanifah
H
Reporter Harwanto Bimo Pratomo
Ketua Komisi II DPR Temui Pratikno di Istana, Bahas Sistem Pemilu

Pertemuan Doli Kurnia dan Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan.

Mensesneg Pratikno
MKMK Sebut Baleg DPR Lakukan Pembangkangan Konstitusi Terhadap Putusan MK

Badan legislatif (Baleg) DPR RI sepakat, Revisi Undang-undang (UU) Pilkada dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU

baleg dpr uu pilkada
MK Tolak Sengketa Pileg PDIP untuk DPRD Kalimantan Selatan

MK mencatat hal disoal pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara seharusnya disampaikan saat proses rekapitulasi.

Mahkamah Konstitusi
MK Tolak Sengketa Pileg PDIP untuk DPRD Kalimantan Selatan

MK mencatat hal disoal pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara seharusnya disampaikan saat proses rekapitulasi.

Mahkamah Konstitusi
DPR Kebut RUU Pilkada Usai MK Ubah Aturan Main, Begini Pesan Mendalam Anies Baswedan

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

Anies Baswedan
Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu

Rapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.

RUU Pilkada
Terungkap! Ini Sosok yang Teken Surat Agar Baleg DPR Segera Rapat Bahas RUU Pilkada

Rapat ini diyakini dilakukan karena DPR hendak membatalkan putusan MK soal aturan pencalonan Pilkada.

RUU Pilkada
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

RUU Pilkada
'Apa yang jadi Putusan MK Sudah Final dan Mengikat Tidak Bisa Diganggu Gugat'

Rapat yang digelar pada Rabu (21/8) ini hanya beda sehari pasca-putusan MK terkait Pilkada.

RUU Pilkada
MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket

MK: DPR Tak Boleh Lepas Tangan soal Masalah Pemilu, Harus Jalankan Fungsi Konstitusional seperti Hak Angket

Sidang Putusan MK
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada "Timbulkan Masalah Serius"

Menurut Abdul, langkah DPR dan Pemerintah menimbulkan masalah serius.

UU Pilkada
Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Hari Ini, Siasat Akali Putusan MK?

Anggota Baleg menyatakan keputusan MK sangat mendadak sehingga mereka harus bergerak cepat.

Putusan MK
Baleg DPR: Tidak Ada Rapat Dadakan, RUU Pilkada Dimulai November 2023

Baleg DPR berdalih putusan MK justru akan diakomodir di RUU Pilkada tersebut.

baleg revisi uu pilkada