Tim hukum Prabowo tegaskan dokumen pemberhentian DKP palsu

"Saya mempertanyakan objektivitas mereka (purnawirawan) memberikan keterangan," ujar Habiburokhman.

2014-06-11 14:24:23

Prabowo-Hatta

Tim kuasa hukum Prabowo - Hatta mempertanyakan keabsahan keterangan purnawirawan membenarkan surat pemberhentian Prabowo Subianto oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Menurut juru bicara tim kuasa hukum Prabowo - Hatta , Habiburokhman, pernyataan para purnawiran itu karena mereka berada di pihak Jokowi - JK .

"Saya mempertanyakan objektivitas mereka (purnawirawan) memberikan keterangan. Mereka kan berada di kubu Jokowi - JK ," katanya kepada merdeka.com usai memberikan laporan di Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (11/6).

Dia mengatakan, lebih mempercayai surat edaran yang berdasarkan keputusan presiden (keppres) yang dikeluarkan presiden saat itu BJ Habibie ketimbang surat DKP. Surat itu dinilainya lebih resmi daripada yang beredar saat ini.

"Menurut saya beredarnya surat DKP itu palsu. Saya pun berpatokan pada Keppres bukan DKP," ujarnya.

Sebelumnya, Surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) berisi rekomendasi pemberhentian Prabowo Subianto dari ABRI beredar luas di masyarakat. Para perwira tinggi yang kala itu ikut menyidangkan angkat bicara.

Surat ditetapkan 21 Agustus 1998 oleh DKP yang diketuai Jenderal Subagyo HS, Wakil Ketua Jenderal Fachrul Razi, Sekretaris Letjen Djamari Chaniago. Kemudian sebagai anggota Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono , Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Agum Gumelar dan Letjen Ari J Kumaat.

Agum mengungkapkan, kala itu Pusat Polisi Militer (Puspom) merekomendasikan kepada Pangab agar Letjen Prabowo dibawa ke Mahkamah Militer. Namun itu urung dilakukan karena Prabowo adalah menantu Presiden Soeharto.

"Jadi diperhalus lah, selesaikan lewat DKP saja. Dibentuklah langsung Dewan Kehormatan Perwira oleh Pangab," kata Agum dalam wawancara dengan MetroTV, Selasa (10/6).

Fachrul Razi menambahkan jika dilihat dari aspek kehormatan perwira Prabowo memiliki banyak kesalahan. "Melakukan penculikan, meskipun awalnya tidak mengakui tapi belakangan diakui, dan itu kan sangat luar biasa," kata mantan Wakil Panglima ABRI itu.

"Dia ( Prabowo ) menggunakan satuan Kopassus, padahal Kopassus ini kan satuan elite, yang dilatih dan sangat disegani oleh dunia. Kenapa digunakan untuk penculikan dengan pertimbangan yang tidak logis," tambahnya.

(mdk/did)