Mantan Kasad: Bocornya surat DKP tak pengaruhi suara Prabowo

Merdeka.com - Kubu pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto - Hatta Rajasa angkat bicara soal beredarnya surat rekomendasi pemecatan Prabowo saat menjabat Pangkostrad Letnan Jenderal dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Mereka menyayangkan bocornya surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tersebut.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta George Toisutta menyarankan agar bocornya dokumen itu ditanyakan kepada Kepada Badan Intelejen Negara (KaBIN) Marciano Norman . Namun, soal siapa yang melakukannya, dia mengaku tidak tau.

"Kamu tanya Pak Marciano lah. Komentarnya sama dengan Pak Marciano, tidak boleh bocor," kata George di Rumah Polonia, Jakarta, Rabu (11/6).

Selain itu, mantan Kepala staf TNI Angkatan Darat (Kasad) tersebut mengaku bahwa timnya tidak ada niatan untuk membentuk tim penyelidik khusus atas beredarnya surat tersebut. Sebab, menurutnya hal itu merupakan tugas yang harus dilakukan negara.

"Nggak ada kerjaan kok bentuk tim khusus. Itu kerjaannya bukan dari kami. Tugas pemerintah," ujarnya.

George menambahkan, atas beredarnya surat DKP tersebut Prabowo merasa tidak dirugikan. Sebab, dia mengaku pihaknya bergerak dengan hati yang bersih dalam perhelatan Pilpres 9 Juli nanti.

"Menurut Prabowo kita bergerak dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih, tutur kata dan sikap lelaki yang sopan santun. Karena kita mengajarkan dan memberi contoh pada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Indonesia dari dulu bangsa yang ramah tamah dan beretika," ungkapnya.

Ketika disinggung apakah ungkapan tersebut menyebut pihak penyebar surat DKP tidak beretika?

"Saya tidak berbicara, anda yang menilai," ucap George.

Walau demikian, George menegaskan dirinya belum mengetahui apa yang dilakukan kubu Prabowo-Hatta selanjutnya lantaran kebocoran surat tersebut. Sebab, dia mengaku hal itu kewenangan Ketua Tim Pemenangan Prabowo - Hatta, Mahfud MD .

"Itu bidangnya Pak Mahfud. Bidang saya itu suka-suka dan rela-rela atau relawan," terangnya sambil tertawa.

Seperti yang diberitakan kemarin, surat pemberhentian itu ditetapkan tanggal 21 Agustus 1998 oleh DKP yang diketuai Jenderal Subagyo HS, Wakil Ketua Jenderal Fachrul Razi, Sekretaris Letjen Djamari Chaniago. Kemudian Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono , Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Agum Gumelar dan Letjen Ari J Kumaat.

Isi surat itu berisi beberapa poin. Terutama soal kesalahan Prabowo menganalisa perintah Kasad saat menghadapi situasi 1998. (mdk/ian)