Terungkap! Ini 3 Pilar Formula Prabowo di APEC Gyeongju: Kompas Ekonomi Dunia yang Inklusif dan Berkelanjutan
Presiden Prabowo Subianto memaparkan Formula Prabowo APEC Gyeongju dengan tiga pilar utama untuk ekonomi global yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Apa saja pilarnya?
Presiden Prabowo Subianto telah mengusung sebuah formula penting dalam Pertemuan Para Pemimpin Ekonomi APEC (AELM) yang berlangsung di Gyeongju, Korea Selatan, pada 31 Oktober hingga 1 November 2025. Forum ini menjadi ajang krusial untuk menguji arah kerja sama ekonomi lintas-Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang penuh tantangan. Indonesia, melalui Presiden Prabowo, menegaskan komitmennya terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo meletakkan tiga pilar utama sebagai garis haluan kebijakan Indonesia di kancah internasional. Pilar-pilar ini meliputi perdagangan multilateral berbasis aturan yang berpusat pada WTO, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta keberlanjutan sebagai kompas utama dalam setiap kebijakan ekonomi. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan gelanggang persaingan yang setara bagi semua pihak.
Pernyataan Presiden Prabowo ini tidak hanya menegaskan posisi Indonesia sebagai pembangun jembatan di tengah fragmentasi global, tetapi juga menekankan pentingnya stabilitas dan keadilan ekonomi. Beliau juga menyoroti bahaya kejahatan lintas batas seperti penyelundupan dan pencucian uang, yang berpotensi merusak stabilitas ekonomi kawasan, sehingga membutuhkan kerja sama multilateral yang konkret.
Kepastian Aturan: Jangkar Multilateralisme
Indonesia menyadari betul derasnya arus fragmentasi global yang ditandai dengan perang tarif, blok-blok teknologi, dan penyusutan kepercayaan antarnegara. Fenomena ini merupakan risiko nyata bagi rantai pasok global dan stabilitas kawasan ekonomi. Menjawab tantangan tersebut, Presiden Prabowo memilih jalur pembentukan aturan yang jelas dan kredibel, alih-alih kebijakan dagang sesaat.
Pesan Presiden Prabowo sangat tegas: forum seperti APEC hanya relevan jika mampu memperkuat kepastian aturan untuk semua, bukan justru memperdalam sekat melalui kebijakan protektif. Komitmen pada WTO menjadi jangkar utama dalam memastikan transparansi, prediktabilitas, dan penyelesaian sengketa yang kredibel. Tata aturan yang kuat juga berfungsi untuk menutup celah praktik kotor, seperti pencucian uang dan penyelundupan, yang menggerogoti persaingan adil.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengajak, "Marilah kita bekerja sama, melalui multilateralisme guna memastikan APEC terus memberikan manfaat nyata." Beliau juga mengingatkan bahaya kecurigaan yang dapat menggerus stabilitas kawasan. Kompas kebijakan ini selaras dengan tema KTT di Gyeongju, "Membangun Masa Depan Berkelanjutan: Terhubung, Berinovasi, Maju", yang mendorong integrasi ekonomi berkelanjutan.
Indonesia memposisikan diri sebagai pembangun jembatan yang pro-pasar, pro-aturan main, dan pro-inklusivitas. Ini bukan sekadar retorika, melainkan strategi konkret untuk menahan guncangan ekonomi global dan menjaga marwah keterbukaan. Dengan demikian, Indonesia berharap dapat berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran bersama di kawasan Asia-Pasifik.
Inklusivitas Membumi: Dari Kebijakan Domestik hingga Global
Prinsip inklusivitas yang disampaikan Presiden Prabowo di Gyeongju sedang diterjemahkan ke dalam kebijakan domestik yang konkret. Hal ini dilakukan dengan memperkuat pembiayaan, mempermudah akses ke pasar pemerintah, dan mempercepat adopsi digital bagi pelaku usaha kecil. Tujuannya adalah agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat menembus rantai nilai global dan tumbuh secara berkelanjutan.
Di sisi pembiayaan, skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus dioptimalkan, termasuk plafon, tenor, dan bunga yang kompetitif. KUR menjadi jembatan formalitas perbankan bagi UMKM yang sering terbentur masalah agunan dan biaya modal. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pertumbuhan yang adil mensyaratkan lingkungan usaha yang bersih, sehingga pemerintah memerangi korupsi dan praktik curang.
Dari sisi pasar, E-Katalog LKPP mendorong belanja pemerintah untuk memprioritaskan produk UMK/UMKM-K. Target historis 40 persen bukan sekadar angka, melainkan desain permintaan yang memberi kepastian pasar bagi produsen kecil, dari alat kesehatan hingga jasa sederhana. Ini memotong biaya transaksi dan membuka jalan bagi UMKM untuk naik kelas dan memenuhi pesanan skala besar secara transparan.
Digitalisasi menjadi tulang punggung percepatan inklusivitas ekonomi. Dengan QRIS, jutaan pedagang, mulai dari warung hingga pegiat daring-ke-luring, dapat bertransaksi nontunai secara instan. Per Agustus 2025, Bank Indonesia mencatat pengguna QRIS telah menembus angka 57,6 juta, sementara jumlah merchant sudah melewati 40 juta. QRIS telah menjadi prasarana masif untuk inklusi keuangan dan data alternatif pembiayaan berbasis arus kas, membuktikan bahwa inklusivitas bukan lagi slogan, melainkan realitas di lapangan.
Kompas Keberlanjutan: Strategi Pertumbuhan di Tengah Guncangan Iklim
Presiden Prabowo menempatkan keberlanjutan sebagai kompas utama kebijakan, bukan sekadar pelengkap. Maknanya ganda: pertama, memastikan investasi hijau dan efisiensi energi dapat menekan biaya produksi sekaligus emisi. Kedua, mendesain agar manfaat perdagangan dan investasi menjangkau semua pihak, sehingga tidak ada ekonomi yang tertinggal dalam proses pembangunan.
Di kawasan Asia-Pasifik yang rentan terhadap guncangan iklim, keberlanjutan dipandang sebagai strategi pertumbuhan, bukan beban tambahan. Ketika manfaatnya merata, ketegangan sosial akan mereda, dan pada gilirannya, stabilitas akan meningkat. Stabilitas adalah syarat mutlak bagi perdagangan bebas yang sehat, yang merupakan inti dari logika "inklusivitas sama dengan stabilitas" yang disuarakan Indonesia di Gyeongju.
Diplomasi ekonomi yang efektif adalah kemampuan menautkan panggung global dengan dapur kebijakan domestik. Di APEC 2025, Indonesia mengirimkan sinyal yang konsisten: membela WTO dan aturan main, mengarusutamakan inklusivitas yang terukur bagi UMKM, serta menempatkan keberlanjutan sebagai strategi daya saing. Pekerjaan rumahnya jelas, mulai dari memangkas hambatan non-tarif, mempercepat standardisasi, hingga mengonsolidasikan skema pembiayaan pro-produktif.
Dari Gyeongju, pesan itu bergema kuat bahwa keterbukaan dan keadilan perdagangan bukanlah antitesis kedaulatan, melainkan sokoguru kemandirian. Jika inklusivitas menjadi cara kerja, bukan sekadar kata kunci, maka stabilitas adalah hasil, dan kemakmuran bersama adalah tujuan yang bukan lagi utopia. Indonesia memilih berada di pusat arus ini, untuk membangun jembatan, bukan tembok, dan Presiden Prabowo akan memastikan setiap pelaku, sekecil apa pun, memiliki peluang setara untuk tumbuh.
Sumber: AntaraNews