Skema 'Cash for Work' Pacu Pemulihan Ekonomi Aceh Pascabencana
Pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi Aceh pascabencana banjir dan longsor melalui skema 'cash for work' dan instrumen pemberdayaan, menunjukkan respons cepat yang terkoordinasi.
Kepala Satuan Tugas Kewilayahan (Kasatgaswil) Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR) Aceh Safrizal Zakaria Ali menyoroti skema "cash for work" sebagai pendorong utama percepatan pemulihan ekonomi masyarakat Aceh pascabencana. Upaya ini merupakan bagian dari perhatian pemerintah sejak akhir 2025 untuk mengatasi dampak banjir dan longsor di wilayah tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Safrizal dalam Simposium Pemulihan Pasca Bencana Banjir dan Longsor Aceh yang diselenggarakan oleh Diaspora Global Aceh. Acara penting ini berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu, 15 Februari 2026.
Simposium tersebut dihadiri ratusan peserta dari Jakarta dan Aceh, menjadi platform vital untuk berbagi gagasan strategis. Tujuannya adalah mempercepat upaya pemulihan Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor.
Peran Strategis Satgas PRR dalam Koordinasi Penanganan Bencana
Pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi (Satgas PRR) pada Januari 2026 sebagai respons cepat. Satgas ini bertugas mengoordinasikan penanganan dampak bencana di 18 kabupaten/kota terdampak di Aceh.
Safrizal menjelaskan bahwa Satgas nasional, yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mengorkestrasi 26 menteri dan kepala lembaga. Hal ini untuk memastikan sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menyelesaikan persoalan di lapangan secara efektif.
Keberadaan Satgaswil di Aceh memiliki peran krusial dalam mengatasi berbagai kendala dan hambatan di lapangan. Ini memastikan bahwa seluruh pekerjaan pascabencana dapat berjalan dengan akseleratif dan efisien.
Jika ada kendala yang tidak dapat diselesaikan di tingkat lapangan oleh Kasatgaswil, maka Kepala Satgas Nasional akan langsung menghubungi menteri terkait. Langkah ini diambil untuk mendapatkan solusi cepat dan memastikan kelancaran proses pemulihan.
Skema "Cash for Work" dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Skema "cash for work" menjadi salah satu instrumen utama yang diperkuat pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat Aceh. Program ini memberikan pendapatan langsung kepada warga terdampak bencana banjir dan longsor.
Selain "cash for work", instrumen pemberdayaan masyarakat lainnya seperti program padat karya dan bantuan UMKM juga terus ditingkatkan. Tujuannya adalah untuk memastikan warga memiliki sumber pendapatan berkelanjutan.
Upaya ini sangat penting agar aktivitas ekonomi di wilayah terdampak dapat kembali berjalan normal. Dengan demikian, masyarakat dapat bangkit dan membangun kembali kehidupan mereka pascabencana.
Pemerintah berupaya keras agar masyarakat terdampak tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga diberdayakan secara ekonomi. Hal ini untuk menciptakan kemandirian dan ketahanan jangka panjang.
Respons Cepat Pemerintah dan Status Transisi Darurat Aceh
Safrizal menyoroti pembelajaran penting dari penanganan bencana besar sebelumnya, seperti tsunami 2004. Ia membandingkan respons pemerintah saat ini dengan pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang memakan waktu empat bulan.
“Pengalaman pasca tsunami 2004, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) baru terbentuk setelah 4 bulan. Kini, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) 1 bulan langsung terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Ini menunjukkan respons pemerintah jauh lebih cepat dan terkoordinasi,” kata Safrizal.
Langkah cepat pemerintah ini sejalan dengan berbagai upaya pemulihan yang terus berjalan di Aceh, termasuk transisi dari masa tanggap darurat ke fase pemulihan sejak akhir Januari 2026.
Pemerintah Provinsi Aceh telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana. Ini bertujuan mempercepat pemulihan konektivitas, rehabilitasi infrastruktur, serta pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Simposium ini mengonsolidasikan pemikiran dan rekomendasi strategis dari berbagai pihak. Peserta meliputi penggiat diaspora Aceh, akademisi, dan praktisi pembangunan yang nantinya akan disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan, khususnya Satgas PRR. Masukan ini akan menjadi bahan untuk penyusunan rencana induk dan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Sumber: AntaraNews