Sindir Ketua DPR, politikus NasDem sebut serahkan LHKPN itu wajib
Ade menjadi salah satu dari setidaknya 37 persen anggota DPR yang belum melaporkan harta kekayaan.
Pengakuan Ketua DPR Ade Komarudin yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai polemik.
Ade menjadi salah satu dari setidaknya 37 persen anggota DPR yang belum melaporkan harta kekayaan.
Wakil Ketua Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago merasa aneh jika pimpinan DPR belum melaporkan LHKPN. Padahal menurutnya LHKPN menjadi persyaratan wajib di saat mencalonkan diri dalam pemilihan umum calon legislatif DPR.
"Persyaratannya kan seperti itu. Seharusnya waktu kita nyaleg di setiap periode itu, kita harus laporkan LHKPN. Masak sih dia enggak melaporkan. Kalau sampai 15 tahun dia enggak melaporkan kan aneh juga," kata Irma saat dihubungi merdeka.com, Jumat (11/3).
Ketua DPP Partai NasDem ini berharap agar setiap anggota dewan tertib menyerahkan LHKPN ke KPK. Sebab selain kewajiban, menurutnya teknis pengisian formulir LHKPN tak rumit.
"Sempet-sempetin lah untuk mengisi itu. Kalau saya karena harta saya gak banyak jadi cepat ngisinya," tuturnya.
Anggota komisi IX DPR ini mengklaim jika NasDem sangat tertib dalam melaporkan LHKPN. Menurutnya petinggi internal partai selalu mendesak kadernya tertib menghitung dan melaporkan harta kekayaan.
"Kalau di NasDem itu memang tertib administrasinya. Kita mengikuti apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang dan pemerintah. Kalau memang kita mau Nyaleg itu kita harus laporkan, ya kita laporkan. Akhir tahun nanti kita akan laporkan kembali," ujarnya.
Baca juga:
Akom 15 tahun tak lapor harta, Luhut bilang 'kadang kita munafik'
Tak cuma buat Akom, MKD minta DPRD juga lapor LHKPN ke KPK
Bikin malu, bertahun-tahun jadi anggota DPR tak lapor LHKPN
Soal Akom belum serahkan LHKPN, Istana bilang 'Ini laporan wajib'
Lima periode jadi anggota DPR, Ade Komarudin baru sekali lapor LHKPN