Puan Maharani Bakal Pimpin Reformasi Menyeluruh 580 Anggota DPR
Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR telah bersepakat untuk melaksanakan reformasi secara menyeluruh yang akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa lembaganya telah mencapai kesepakatan untuk melaksanakan reformasi total di parlemen. Reformasi ini akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, dan merupakan salah satu tuntutan dari aksi demonstrasi yang tertuang dalam 17+8 Tuntutan Rakyat.
"Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh ketua DPR, Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan," ungkap Dasco dalam forum dialog dengan mahasiswa di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (3/9).
Menurut Dasco, proses evaluasi internal sudah dimulai sebelum forum dialog berlangsung. Ia menjelaskan bahwa pertemuan dengan perwakilan mahasiswa merupakan momen penting untuk melakukan evaluasi.
"Ya kami sudah melakukan evaluasi bahkan sebelum acara hari ini. Nah evaluasi-evaluasi menyeluruh dan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan," jelasnya.
"Dan ternyata tekad daripada seluruh anggota DPR yang mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa ke belakang untuk dijadikan evaluasi secara bersama," tambahnya.
DPR akan Evaluasi
Dasco juga memberikan tanggapan terhadap sejumlah poin tuntutan 17+8 yang diajukan oleh perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dalam pertemuan audiensi. Tuntutan tersebut mencakup isu mengenai tunjangan serta transparansi agenda kerja DPR.
"Sebagian dari apa yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini memang termasuk dalam 17+8. Kami telah menyampaikan dalam audiensi bahwa DPR akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait tunjangan dan keterbukaan kegiatan DPR, termasuk yang tercantum dalam 17-18," ujarnya.
Dasco menegaskan bahwa seluruh pimpinan fraksi partai politik di parlemen akan mengadakan rapat bersama untuk membahas tuntutan dari mahasiswa.
"Kami akan melaksanakan rapat evaluasi besok dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan mencapai kesepakatan di DPR," tutupnya.
Tuntutan Mahasiswa 17 Poin dan 8 Permintaan
Dalam pertemuan yang dilakukan pimpinan DPR, terdapat perwakilan dari 16 organisasi mahasiswa, termasuk GMNI, GMKI, KAMMI, HMI, BEM SI Kerakyatan, BEM SI Rakyat Bangkit, BEM Nusantara, BEM PTNU Se-Nusantara, Demam PTKIN Seluruh Indonesia, BEM PTMA Zona III, GMH, BEM UPNVJ, BEM UI, Himapolindo, serta Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti. Selain itu, tuntutan yang dikenal dengan '17+8 Tuntutan Rakyat' juga muncul dan mendapatkan dukungan dari berbagai influencer serta 211 organisasi masyarakat sipil, seperti YLBHI, PSHK, Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, Center for Environmental Law & Climate Justice UI, dan kelompok buruh.
Tuntutan tersebut diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, TNI, Polri, ketua umum partai politik, serta kementerian yang berfokus pada sektor ekonomi. Beberapa poin penting dari tuntutan ini meliputi reformasi DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, pembebasan seluruh demonstran yang ditahan, pembentukan Tim Investigasi Independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi yang berlangsung pada 28-30 Agustus. Tuntutan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk perubahan yang lebih baik di Indonesia.