Prasetyo Hadi Bicara soal Kader Gerindra Punya Dapur MBG dan Aturan Sesuai Standar
Prasetyo menegaskan, DPP Gerindra wanti-wanti kepada kader yang memiliki SPPG agar wajib menjaga kualitas sebagaimana standar yang sudah ditetapkan.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi bicara soal kadeer partainya yang memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menjalankan tata kelola dapur MBG-nya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan.
"Yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau SOP-SOP yang sudah ditetapkan, termasuk mohon maaf, saya bukan sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) ya, tetapi sebagai kader Partai Gerindra, karena ada juga dibawa-bawa nama partai. Tetapi yang bisa kami sampaikan mewakili partai, bahwa tentu tidak ada instruksi institusional begitu (memiliki SPPG)," katanya di Jakarta, Kamis (11/6).
Prasetyo menegaskan, DPP Gerindra wanti-wanti kepada kader yang memiliki SPPG agar wajib menjaga kualitas sebagaimana standar yang sudah ditetapkan.
Saat ini, lanjut dia, pemerintah tengah berupaya mempercepat penyaluran MBG untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).
"Saat ini kita tengah berupaya agar saudara-saudara kita mendapatkan manfaat dari Program MBG ini, termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam dua minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B, mohon dukungan dan doanya untuk kita kerja keras melakukan penataan ulang ini," tuturnya.
Target Perbaikan Tata Kelola MBG
Prasetyo yang juga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu menyatakan, target perbaikan tata kelola Program MBG akan selesai dalam waktu satu bulan.
"Kita target awal satu bulan ini harus selesai ya, tetapi tentu kan semua ada dinamikanya, maka yang pertama tentu tadi kita tekankan yang sudah berjalan ini tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Semua (terkait perbaikan MBG) nanti akan kita lihat ya, tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita lihat," katanya.
Prasetyo menegaskan, salah satu arah perbaikan tata kelola yakni terkait penutupan SPPG yang tidak sesuai dengan SOP atau apabila di dalam satu wilayah terdapat kelebihan dapur MBG.
"Kita target awal satu bulan ini harus sudah selesai, tetapi tentu kan semua ada dinamikanya ya, maka yang pertama, tentu tadi kita tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan, dan di situ juga ada catatan-catatan perbaikan itu terus harus dilakukan, yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga karena kita tidak ingin ada penurunan," tuturnya. Seperti dikutip Antara.