PPP kubu Romi dukung hak angket DPRD DKI terhadap Ahok
Dengan begitu, katanya, dia berharap bisa dilihat jelas siapa yang nakal memainkan anggaran.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy mendukung hak angket DPRD DKI Jakarta terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hak angket diajukan karena Ahok dianggap melakukan pelanggaran serius terkait penyerahan APBD DKI 2015 ke Kemendagri tanpa persetujuan DPRD.
Ketua DPP PPP, Arman Remy mengatakan, hak angket sepenuhnya diserahkan kepada fraksi di DPRD. Arman mengaku, PPP memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk melaksanakan tugas masing-masing kader partai yang ada di DPRD.
"Itu kan sudah ada aturan baku-baku di kita. Kita jangan berprasangka negatif dulu, selama tugas anggota itu masih sesuai jalur seperti hak angket, boleh-boleh saja," kata Arman saat dihubungi, Senin (2/3).
Selain mendukung hak angket terhadap Ahok, PPP, lanjutnya, juga mendukung Ahok apabila ada kejanggalan dalam pengadaan UPS di sekolah-sekolah di Jakarta.
"Tapi, kalau untuk menegakkan hukum soal korupsi ya kita dukung. Berantas korupsi, ya kita setuju-setuju aja. Prinsipnya soal pemberantasan korupsi, kita prinsipnya di depan lah," jelasnya.
Arman mengatakan, untuk melaporkan adanya dugaan korupsi tersebut Ahok harus memiliki cukup bukti yang diserahkan kepada KPK beberapa hari lalu. Menurutnya, tidak semua anggota DPRD yang terlibat dugaan korupsi UPS tersebut.
"Ya kita sesungguhnya harus kita lihat. Nah, kan anggota dewan DPRD kan lebih dari 102 orang. Itu pun kita harus menunggu pembuktian dulu," tandasnya.
Baca juga:
Ahok lapor KPK, NasDem mundur dari panitia hak angket
Mantan Kadisdik: Soal UPS, saya merasa tertampar dan malu
Mendagri akan turun tangan damaikan Ahok dan DPRD
Lucu-lucu perusahaan pemenang tender UPS senilai miliaran
Pemenang tender beralamat fiktif praktik lazim korupsi APBD
'Dana siluman di APBD DKI cara lama politikus rampok uang rakyat'
Soal 'dana siluman', DPRD DKI harusnya terima kasih ke Ahok