Soal 'dana siluman', DPRD DKI harusnya terima kasih ke Ahok
Merdeka.com - Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Zainal Arifin Mochtar menilai anggota DPRD DKI harusnya berterimakasih ke Ahok bukan justru mengajukan Hak Angket. Sebab, Ahok berupaya menyelamatkan uang daerah dengan mengungkap dana siluman yang ada di APBD DKI 2015.
"Angket boleh-boleh saja, karena angket adalah hak dewan jadi boleh digunakan kapan saja. Tapi dalam hal ini harusnya DPRD terima kasih ke Ahok," katanya kepada merdeka.com, Senin (2/3).
Sebelumnya, Ahok menyatakan dana siluman juga ada pada APBD tahun-tahun sebelumnya. Salah satu contohnya pada APBD 2014. Ada pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang nilainya tak wajar, yakni Rp 5,8 miliar tiap sekolah.
Ahok menduga ada mark up besar-besaran dalam pengadaan UPS. Apalagi setelah ditelusuri merdeka.com, sejumlah kantor yang menjadi perusahaan pengadaan ternyata ada yang alamatnya fiktif atau ada juga yang bukan sebuah kantor.
Menanggapi hal itu, Zainal menilai alamat fiktif sudah biasa dalam proyek pengadaan negara atau daerah. Menurutnya, masih banyak modus-modus lain untuk merampok uang rakyat.
"Banyak sekali. Gak bisa disebutin satu-satu karena banyak sekali," katanya.
Dia meminta KPK bekerja dengan cermat. Jika ada indikasi korupsi, KPK harus segera menindak.
"Kalau memang ada indikasi (korupsi) silakan. Perbaiki supaya gak ada lagi (dana siluman)," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai Dipecat BK, AWK Bisa Kembali Jadi Anggota DPD
AWK baru direkomendasikan dipecat, belum ada surat keputusan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDiperiksa KPK, Ahmad Muhdlor Ali: Semoga jadi Awal Kebaikkan Sidoarjo
Pemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.
Baca SelengkapnyaRespons Puan Maharani Ditanya Maruarar Sirait Keluar PDIP: Terima Kasih
Langkah politik ini diakui Maruarar Sirait mengikuti Joko Widodo
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kisah Jokowi dan Ahok yang Kini Pisah Jalan
Alasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaAhok Cerita Dihina karena Ikuti Megawati: Ngapain Ikut Nenek-Nenek Katanya
Namun baginya, keadilan dan kebenaran lah yang membuatnya tetap pada pendiriannya tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi Siaran Perdana dari RRI IKN, Sapa Pendengar di Sejumlah Daerah
Jokowi optimistis Upacara Peringatan ke-79 Kemerdekaan RI bisa digelar di IKN.
Baca Selengkapnya