Politikus PDIP sebut wacana kocok ulang pimpinan DPR prematur
Dia mengimbau semua pihak jangan menjadikan kasus Freeport sebagai celah menggoyang posisi Setya Novanto.
Anggota Fraksi PDIP Ahmad Basarah menilai wacana kocok ulang pimpinan DPR terlalu prematur apabila dikaitkan dengan skandal dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Dia mengimbau kasus 'Papa Minta Saham' jangan dijadikan celah untuk menggoyang kursi Ketua DPR.
"Pikiran untuk menggantikan Setya Novanto terlalu prematur dan menjadi dipolitisir. Sehingga, kita batasi dulu pandangan-pandangan politik yang muncul terkait pelanggaran kode etik," kata Basarah usai melakukan pertemuan dengan delegasi Kota Shenzen, China di Kantor DPP PDIP, Selasa (24/11).
Anggota Komisi III DPR itu menuturkan, bergulirnya wacana kocok ulang pimpinan DPR justru akan keluar dari masalah substantif yang sebenarnya. Sehingga, dia berharap ada baiknya MKD bekerja sesuai dengan tata tertib DPR.
"Sepanjang MKD bekerja atas dasar hukum yang berlaku, apa pun keputusannya, harus kita terima sebagai keputusan MKD," ujarnya.
Lebih lanjut, Basarah menambahkan, di dalam hukum acara DPR, MKD memiliki kewenangan untuk melakukan peradilan yang adil atas dugaan yang dituduhkan Menteri ESDM Sudirman Said. Menurutnya, dugaan ini harus dibuktikan terlebih dahulu.
"Sehingga kita batasi dulu pandangan-pandangan politik yang muncul terkait pelanggaran kode etik yang dituduhkan kepada Pak Setya Novanto," ujarnya.
Baca juga:
'Kalau enggak serius tuntaskan kasus Setnov, MKD bubarin saja'
'Kalau tak tuntaskan kasus Setnov, MKD bawa DPR ke kehancuran'
Kasus Setya Novanto ajang pertaruhan integritas MKD
Ahli bahasa hukum tegaskan laporan Sudirman Said ke MKD sah
Mendominasi di MKD, KMP amankan kasus Setya Novanto