Komisi VII DPR Tekankan Prioritas Anggaran Bali, Wajah Pariwisata dan Penopang Devisa Nasional
Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah memprioritaskan anggaran untuk Bali. Pulau Dewata ini tak hanya wajah pariwisata Indonesia, tapi juga penyumbang devisa terbesar, menjadikannya investasi nasional.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi VII mendesak pemerintah untuk memprioritaskan alokasi anggaran bagi Provinsi Bali. Desakan ini muncul mengingat posisi strategis Bali sebagai etalase pariwisata Indonesia di mata dunia.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa Bali merupakan penyumbang devisa terbesar dari sektor pariwisata nasional. Pernyataan ini disampaikan Evita di Jakarta pada hari Jumat, 27 Februari 2026.
Kontribusi signifikan Bali terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam perolehan devisa, menjadi alasan utama perlunya dukungan fiskal yang proporsional. Dukungan ini diharapkan dapat menjaga kualitas destinasi dan daya saing global Pulau Dewata.
Kontribusi Strategis Bali bagi Devisa Nasional
Bali menunjukkan kontribusi yang sangat besar terhadap devisa pariwisata Indonesia, dengan angka mencapai sekitar 44 persen pada tahun 2024. Angka ini secara jelas menggambarkan betapa vitalnya peran Bali dalam menopang ekonomi nasional secara keseluruhan.
Selain itu, sektor pariwisata di Bali juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, besarnya kontribusi ini harus diimbangi dengan dukungan anggaran yang proporsional dari pemerintah pusat.
Evita Nursanty menekankan bahwa Bali tidak dapat terus-menerus dibebani target kunjungan wisatawan yang tinggi tanpa adanya dukungan fiskal yang memadai. Dukungan ini krusial untuk menjaga kualitas destinasi pariwisata dan daya saingnya di tingkat global.
Tantangan dan Kebutuhan Infrastruktur di Bali
Saat ini, Bali menghadapi berbagai tantangan nyata yang memerlukan perhatian serius dan dukungan anggaran. Permasalahan tersebut meliputi pengelolaan sampah yang belum optimal, kemacetan lalu lintas yang semakin parah, serta tekanan terhadap lingkungan dan budaya lokal.
Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk peningkatan infrastruktur serta konektivitas di kawasan-kawasan wisata. Hal ini penting untuk memastikan pengalaman wisatawan tetap nyaman dan berkesan.
Semua agenda strategis ini membutuhkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dukungan ini tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata.
Penguatan Bali sebagai Agenda Nasional
Sebagai pimpinan komisi yang membidangi sektor industri, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif, Evita Nursanty menegaskan bahwa penguatan Bali adalah agenda nasional. Hal ini bukan sekadar kepentingan regional, tetapi juga investasi untuk menjaga reputasi dan daya saing Indonesia di kancah global.
Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk mengawal kebijakan dan alokasi anggaran untuk sektor pariwisata. Pengawalan ini akan difokuskan pada destinasi strategis seperti Bali, agar benar-benar sejalan dengan kontribusi yang telah diberikan terhadap ekonomi negara.
Investasi yang dialokasikan untuk Bali bukan hanya demi kepentingan daerah tersebut. Investasi ini merupakan langkah strategis untuk mempertahankan citra positif Indonesia dan meningkatkan daya saingnya di tingkat internasional.
Sumber: AntaraNews