Kasus Setnov terjadi karena Jokowi tak bisa kontrol kekuatan politik

"Presiden harus punya power yang kuat," kata Ari.

2015-12-17 18:05:00

Presiden Jokowi

Kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK di upaya perpanjangan kontrak PT Freeport dinilai karena Jokowi tak punya back up kekuatan politik yang besar. Dengan demikian, banyak orang-orang di belakang Jokowi yang bermanuver sendiri untuk kepentingan pribadi semata.

"Presiden tidak menyadari dari hari pertama (presiden) orang di sampingnya melakukan double player, yang punya sampingan. Sampingan ini kemudian pelan-pelan di belakang presiden deal-dealan kontrak bagian persekongkolan jahat politik dan bisnis," kata Executive director PARA Syndicate Ari Nurcahyo dalam jumpa pers koalisi masyarakat anti mafia parlemen tentang putusan MKD atas kasus Setya Novanto, 'Sanksi Berat & Mundur yang Terlambat', di Dres Kopitiam, Jalan Agus Salim No 23, Jakarta Pusat, Kamis (17/12).

Walaupun, kata Ari, Jokowi sudah diusung oleh kekuatan parpol yang bernama Koalisi Indonesia Hebat (KIH), namun mantan wali kota Solo itu tetap tidak bisa mengontrol koalisi tersebut.

"Presiden tidak bisa kontrol politik. Sebenarnya waktu mengundang pelawak ini sebagian untuk menghibur diri. Dia penguasa di KIH tapi tidak bisa kontrol di KIH," katanya.

Ari menyarankan agar Jokowi harus kembali pada suara yang dimana dipilih rakyat. Dia tak ingin Jokowi dikontrol oleh orang politik sekalipun dari partai pendukungnya.

"Bukan suara relawan, tapi suara rakyat. Presiden harus punya power yang kuat. Goncang-goncangan ini akan terus terjadi, ini harus presiden mempunyai power yang kuat digenggamannya," pungkasnya.

(mdk/rnd)