Merdeka.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham meminta Ketua Umum Golkar hasil munas Jakarta, Agung Laksono mengikuti aturan menyusul sosok pengganti kader partai beringin sebagai ketua DPR pengganti Setya Novanto yang lengser. Idrus meminta agar Agung menghormati aturan sesuai putusan PTUN mengenai kepengurusan Golkar.

"Mari kita ikuti sistem itu. Kalau misalkan Pak Agung mau mengajukan, dalam kapasitas apa? masa telah memutuskan yang memperkuat putusan PTUN, yang berarti telah mencabut surat keputusan Menkum HAM tentang pengesahan pendaftaran pengurus Ancol. Saya kira demikian, ndak usahlah kita grasak grusuk lagi mau ini seakan-akan kita yang berkuasa," kata Idrus di kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (17/12).

Idrus meminta mundurnya Setya Novanto sebagai ketua DPR itu dijadikan pelajaran bagi elite Golkar. Idrus mau momen ini malah dijadikan elit Golkar untuk memperkuat persatuan dan kesatuan partai.

"Kalau kita semua, elit-elit partai Golkar masih saja mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai aturan, kasihan Golkar. Tadi saya bicara dengan bapak Jusuf Kalla, bagaimana agar supaya momentum ini kita jadikan sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan kita. caranya bagaimana, kita bicarakan bersama," ujar dia.

Mengenai wacana kocok ulang pimpinan DPR, Idrus pun meminta agar hal itu diselaraskan dengan aturan yang berlaku. Idrus menyarankan agar hukum dijadikan kendali terhadap seluruth sistem kehidupan bangsa.

"Jangan lagi kita terbiasa mengelola bangsa ini tidak bedasarkan pada aturan. kita harus taat asas. apa kata aturan, itu baru. Jangan kita berpikir kuasai bangsa. Kalau pikir kuasai bangsa, boleh jadi kita halalkan segala cara yang penting diperoleh. Kalau pikir tentang bangsa maka kita taat asas dan sistem. Dengan cara itu ada keyakinan bangsa maju ke depan. Kalau berpikir menguasai maka kelompok yang ada cenderung bersaing tidak sehat. Kapan kita membangun? Gilirannya Indonesia akan tertinggal baik secara ekonomi," tandasnya.