Jokowi: Masak dari tangan rakyat kembali ke DPRD!
Jokowi menegaskan menolak RUU Pilkada yang mengatur kepala daerah dipilih DPRD.
Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak sepakat dengan RUU Pilkada yang diusung oleh partai koalisi merah putih, Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP dan Demokrat.
"Saya kan sudah jelas. Tidak (setuju)," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/9).
Menurutnya, permasalahan Pilkada berada pada anggota dewan. Sedangkan yang menjadi urusan utamanya adalah mengenai pemerintahan. Jokowi mengaku tak ingin terlibat terlalu dalam dengan polemik ini.
"Itu urusan dewan. Ya urusan di dewan, urusan saya urusan pemerintah. Biasa ajalah dalam politik seperti itu," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/9).
Tapi Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, jika benar UU Pilkada diubah, maka demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Bagaimana tidak, kepala daerah yang awalnya dipilih langsung oleh rakyat, kembali dipilih oleh perwakilan rakyat.
"Ya betulkan, ya mundur dong, masak dari tangan rakyat kok kembali ke dewan? itu mundur. Seharusnya yang dikoreksi itu diperbaiki itu adalah pelaksanaan, sistemnya, teknisnya," tegas Jokowi.
"Kalau masih ada pelaksanaan lapangan ya diperbaiki sistemnya. Kemunduran demokrasi. Memotong kedaulatan rakyat," tambahnya.
Sebelumnya, para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) sudah menyatakan menolak RUU Pilkada.
RUU Pilkada ini jugalah yang membuat pasangannya memimpin Jakarta, Basuki T Purnama mengundurkan diri dari Gerindra.
Baca juga:
Mahfud MD sebut Pilkada langsung banyak mudaratnya
Serangan politikus PKS biar Ahok tak banyak omong!
Tolak kepala daerah dipilih DPRD, DPD dapat dukungan
Salim: Pilkada langsung minusnya 320 kepala daerah tersangka
Beda sikap dengan Taufik, Ketua DPRD DKI tolak polisikan Ahok