Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ikut nimbrung soal gonjang-ganjing Pilkada langsung atau oleh DPRD. Menurut Mahfud MD, sejak tahun 2012, diskusi dan seminar seputar evaluasi Pilkada langsung sudah ramai.

Saat itu, menurut Menurut Mahfud, pembahasan soal evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada langsung lebih netral karena jauh dari intrik-intrik politik. Hal itu dia nuliskan dalam akun Twitter-nya, @mohmahfudmd.

"Jauh sblm ada Koalisi M, blm ada capres Jkw atau Prbwop, tptnya 24-1- 2012, via seminar di Hotel Sultan Sy sdh bcr ttg evaluasi PIlkada. Waktu itu tak ada tendensi politik kelompok. Yg hadir Menko Polhukam, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Dirjerb. Kesimpulannya mmang Pilkadasung hrs dievaluasi. Waktu itu NU dan Muhammadiyah sdh mencatat Pilkada langsung itu lbh mudarat. Waktu itu, ya," tulis Mahfud MD dalam akun twitternya yang dikutip merdeka.com, Sabtu (13/9).

Menurut Mahfud, dari data yang dia pegang selama menjadi Ketua MK, Pilkada langsung memang lebih banyak buruknya. Saat itu wacana untuk mengvealuasi Pilkada langsung pun banyak mendapat dukungan.

"Berdasar data saya sbg Katua MK sy memang membuat neraca manfaat dan mudharat dari sengketa2 di MK. Sy mencatat memang banyak mudarat. Waktu itu ide mengevaluasi pilkadasung itu mendapat banyak dukungan. Tp parpol2 yg skrang ada di KMP, waktu itu, menolak perubahan ke DPRD," tulisnya lagi.

Namun kondisi sekarang jadi berubah. Mahfud menyebut ketika isu dibahas saat ini arah angin jadi berbeda haluan.

"Waktu itu, Jan- 2012, siatuasinya msh netral dr politik pilpres & koalisi2an. Cobalah track brita2 Januari 2012 itu. Pilkadasung disorot tjm. Tp saat PAN, Gerindra, PKS, Golkar menolak ide pilkada kmbali ke DPRD. PKB stuju utk Kabu/Kota; PPP setju penuh. Bahkan ada yg lbh ekstrem," tutupnya.